Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Begini Respons Gubernur Jawa Barat Terkait Aksi Buruh Tolak SE UMSK 2026, Dedi Mulyadi: Sikap yang Benar

Asep Suhendar • Rabu, 31 Desember 2025 | 11:05 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi respons aksi demonstrasi buruh tolak SE UMSK 2026
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi respons aksi demonstrasi buruh tolak SE UMSK 2026

RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memberikan respons terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi buruh beberapa waktu lalu. 

Dalam video terbaru yang diunggah akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada para buruh di Jawa Barat yang telah memberikan kritik terhadap kebijakan yang ia buat.

Menurut Dedi Mulyadi, gelombang protes yang disampaikan terhadap kebijakan UMSK terbaru di Jabar merupakan salah satu tindakan yang benar karena buruh untuk mendapatkan upah yang layak.

"Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran buruh yang terus melakukan auto kritik terhadap gubernur, dan menurut saya itu adalah sikap yang benar," kata Dedi Mulyadi, dilansir dari akun Instagram @dedimulyadi71.

"Di mana para buruh berhak untuk mendapatkan upah yang layak, penghidupan yang layak," sambungnya. 

Di samping itu, kepala daerah berusia 54 tahun itu juga menyampaikan bahwa aksi demonstrasi di negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang.

Oleh karena itu, ia tidak melarang masyarakat Jabar untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah terkait kebijakan yang dinilai tidak sesuai. 

Beberapa hari lalu, tepatnya Senin, 29 Desember 2025 sejumlah organisasi buruh melakukan aksi demonstrasi yang cukup besar di depan Gedung Sate. 

Mereka menolak Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK Jabar tahun 2026 yang dinilai tidak berpikir kepada buruh.

Dalam hal ini, massa menilai nominal UMSK yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kesepakatan di tingkat daerah, dan dinilai cenderung merugikan pihak buruh.

Gubernur Jawa Barat menambahkan dalam keterangannya, bahwa ia juga harus mempertimbangkan beberapa hal terkait penetapan UMKS tersebut, termasuk berkaitan dengan keberlangsungan berusaha di Jawa Barat. 

"Tetapi sebagai gubernur saya juga memiliki pertimbangan-pertimbangan, bukan hanya kepentingan buruh, tapi juga kepentingan yang lebih luas yaitu di antaranya yang kami pikirkan adalah keberlangsungan berusaha di Jawa Barat," ungkap Dedi Mulyadi. 

Masalah pengangguran yang masih membelenggu masyarakat Jawa Barat juga menjadi faktor lain yang menjadi pertimbangan Dedi Mulyadi untuk menetapkan upah para buruh di wilayah yang ia pimpin. 

Ayah satu anak itu juga menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia, terutama untuk mereka yang bekerja di daerah Bekasi. 

Masih ada daerah lain yang upahnya cukup rendah. Oleh karena itu, Dedi Mulyadi berharap kedepannya para buruh di berbagai wilayah di Jawa Barat bisa merasakan upah yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.***

Editor : Asep Suhendar
#dedi mulyadi #buruh #gubernur jawa barat #umsk