RADAR BOGOR - Di tengah bayang-bayang defisit anggaran dan tekanan fiskal yang berat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membawa angin segar bagi warga.
Meski pendapatan dari sektor otomotif (PKB) merosot, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Barat tidak akan berhenti dan justru akan diakselerasi pada tahun 2026.
Komitmen ini disampaikan Dedi Mulyadi usai Rapat Evaluasi Pembangunan 2025 di Gedung Pusat Kebudayaan, Bandung, Selasa, 30 Desember 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memetakan sejumlah solusi kreatif untuk menambal celah fiskal tanpa mengorbankan proyek konektivitas yang menjadi urat nadi ekonomi warga.
Proyek prioritas yang tetap menjadi fokus utama Dedi Mulyadi di tengah krisis anggaran. Kondisi ekonomi Jawa Barat saat ini terdampak oleh pelemahan industri otomotif yang berimbas pada penurunan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta beban utang daerah.
“Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis di motor dan mobil (otomotif) turun, tetapi anggaran pembangunannya meningkat, ya pasti terjadi defisit, bersama DPRD dan pemangku kepentingan lainnya, kita siap menghadapi kondisi ini, pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dilansir dari laman Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjamin anggaran tahun depan tetap diprioritaskan untuk mengurai kemacetan kronis dan meningkatkan keamanan jalan. Proyek-proyek tersebut meliputi:
- Jalur Puncak 2: Pembangunan jalur alternatif untuk memecah kemacetan di kawasan Puncak.
- Flyover Bulak Kapal: Pembangunan jalan layang di Kota Bekasi.
- Jembatan Besar: Pembangunan konektivitas di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
- Underpass Cimahi: Solusi perlintasan sebidang untuk mengurai hambatan lalu lintas.
- Jalan Terusan Padalarang: Pembebasan lahan untuk jalur baru guna mengatasi macet di pintu masuk Bandung Barat.
- PJU Terintegrasi: Penuntasan sistem penerangan jalan umum di berbagai titik rawan.
Mulai Januari 2026, Pemdaprov Jabar akan melakukan audit terhadap tata ruang wilayah untuk menekan resiko banjir. Salah satu kebijakan paling berani adalah larangan total pengembangan perkebunan sawit di Jawa Barat.
“Jawa Barat lebih cocok untuk teh, karet, kina, dan kopi,” tambah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ia menilai sawit tidak cocok dengan geografis Jabar dan berisiko merusak ketersediaan air tanah bagi warga.
Dedi Mulyadi juga menyoroti banjir yang kerap melanda Jawa Barat adalah hasil dari tata ruang yang tidak konsisten. Agenda perubahan tata ruang ini akan menjadi prioritas pertama di awal tahun 2026 guna memastikan pembangunan tetap selaras dengan pelestarian lingkungan.
Editor : Eka Rahmawati