RADAR BOGOR - Isu soal gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) belum dibayarkan ramai di media sosial. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kabar tersebut hoax.
"Hari ini ada yang memposting bahwa ASN di Jawa Barat tidak mendapat gaji bulanan karena kas kosong itu tidak benar," ujar gubernur Jawa Barat mengawali keterangannya terkait gaji ASN di Provinsi Jabar melalui Instagram @dedimulyadi71, Selasa, 6 Januari 2026.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sejak 2 Januari 2026 kas daerah Provinsi Jawa Barat telah terisi dan sumbernya dari dana alokasi umum serta dari pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Dedi juga menyebut sempat ada dua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tertinggal.
"Karena waktunya hari Jumat jadi keburu Sabtu dan Minggu libur dan hari Senin sudah tertransfer ke rekeningnya masing-masing," jelas Dedi Mulyadi.
Jika terdapat gaji ASN yang berkurang, Dedi mengungkapkan hal tersebut bukan disebabkan karena dana transfer dari provinsi ke rekening ASN yang berkurang melainkan ASN tersebut memiliki potongan atau atau utang ke bank BJB.
"Memang kan ASN rata-rata terima gajinya tinggal Rp1 juta tinggal Rp500 ribu karena mereka sudah dipotong oleh BJB, mereka sudah punya tunggakan ke BJB jadi walaupun memang tiap bulan gajian ya gajinya ada yang Rp500 ribu, ada yang Rp1 juta," beber gubernur Jabar.
Sehingga kata Dedi Mulyadi ASN yang memiliki tunggakan tersebut tidak menerima gaji sesuai ketentuan.
Di akhir keterangannya Dedi mengimbau agar siapa pun untuk tidak menyebar isu hoax yang tujuannya menimbulkan kekacauan.
Editor : Eka Rahmawati