RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026 yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
"Kami sampaikan bahwa di 2026 beban APBD Provinsi Jawa Barat sangat berat," ujar gubernur Jawa Barat mengawali penjelasannya melalui Instagram @dedimulyadi71, Selasa, 6 Januari 2026.
Pertama kata Dedi, itu lantaran dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Barat mengalami pengurangan sebesar Rp2,45 triliun. Kemudian yang kedua pada 2025 hampir ada Rp600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan pada Januari 2026, sehingga jika ditotal sekitar Rp3 triliun dana pada awal 2026 berkurang.
Selain itu Dedi Mulyadi juga mengungkap Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) masih memiliki beban dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang angkanya hampir Rp600 miliar dalam setiap tahun.
Dedi menjelaskan Pemprov Jabar juga harus membiayai Masjid Al Jabbar di Bandung hampir Rp50 miliar dalam setiap tahun ditambah Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati yang mencapai Rp100 miliar.
"Kertajati hampir Rp100 miliar dalam setiap tahun dan kita juga masih memiliki tunggakan BPJS tinggal Rp300 miliar, beban ini cukup berat," ungkap Dedi Mulyadi.
Di sisi lain anggaran pembangunan di Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan tajam, salah satunya alokasi jalan yang dulu anggarannya Rp3,5 triliun kini naik menjadi Rp4,5 triliun.
"Bukannya turun, tapi naik ditambah belanja lain juga mengalami peningkatan," imbuhnya.
Untuk itu mengatasi hal itu, Dedi menyebut langkah yang dilakukan dengan melakukan efisiensi mulai dari listrik hingga anggaran makan dan minum.
"Jangan aneh kalau saat ini listrik di gedung-gedung pemerintah mati dan dimatikan," kata Dedi Mulyadi.
Selain itu kata Dedi jangan aneh jika bertamu atau para pejabat dari pemerintah kalangan mana pun datang ke Provinsi Jawa Barat atau Gedung Sate hanya disuguhi air putih, karena biaya jamuan tamu atau makan minum yang sebelumnya dianggarkan Rp3,5 miliar kini turun hanya Rp500 juta dalam setahun.
"Itu pun hanya untuk fokus Agustusan dan hari jadi (Hari Jadi Provinsi Jawa Barat)," bebernya.
Selain itu Dedi Mulyadi juga melakukan langkah lainnya yakni menghapus anggaran baju dinas dan perjalanan dinas.
"Gubernur sendiri secara personal sudah menghapus baju dinas, sudah menghapus kendaraan dinas, dan saat ini 2026 kami menghapus perjalanan dinas. Dulu ada Rp1,5 miliar perjalanan dinas diturunkan menjadi Rp150 juta dan tahun 2026 ini saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas," jelas gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi juga menyampaikan terima kasih kepada warga Jawa Barat yang membayar pajak kendaraan bermotor karena dana tersebut menjadi pendapatan Provinsi Jawa Barat yang paling tinggi.
"Saya ucapkan terima kasih telah membayar pajak kendaraan bermotor dan di hari yang ke-6 ini juga relatif tinggi minat masyarakat baik bayar pajak kendaraan bermotor dan tahun depan kita akan mendapati jalan-jalan yang semakin baik, lampu yang semakin terang drainase semakin tertata, dan jaringan CCTV yang tertata di seluruh Provinsi Jawa Barat," jelas Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati