RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi warga yang taat membayar pajak kendaraan bermotor karena menjadi salah satu pemasukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Dedi Mulyadi mengawali keterangannya dengan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak termasuk media, pengamat, maupun warga atas kritik yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Berbagai kritik tersebut menurut Dedi untuk menyempurnakan berbagai langkah pembangunan agar produktif dan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas.
"Salah satu hal yang disoroti adalah gagal bayar ataupun tunda bayar senilai Rp629 miliar dan saya sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kecukupan uang untuk melakukan pembayaran," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya melalui Instagram @dedimulyadi71 Kamis, 8 Januari 2026.
Dedi menjelaskan sumber anggarannya dana tersebut di antaranya adalah dana alokasi umum yang tersedia dan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terus mengalir setiap hari.
"Terjadi peningkatan kesadaran warga Jawa Barat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang semangat bayar pajaknya dan pemerintah provinsi juga semangat bangun jalan dan berbagai kelengkapannya," jelas Dedi Mulyadi.
Meski demikian seluruh rangkaian tersebut menurut gubernur Jabar tidak bisa langsung serta merta dibayarkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan audit atau verifikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang harus dibayar.
Sebab di antara pekerjaan tersebut kata Dedi Mulyadi, ada pekerjaan yang sangat baik, ada pekerjaan baik, ada pekerjaan yang kurang baik.
"Terhadap pekerjaan yang kurang baik kami akan terus melakukan verifikasi, audit studi lapangan, agar pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik pasti kami tidak akan membayarkan semuanya," ungkap mantan anggota DPR RI tersebut.
Gubernur yang juga kerap disapa KDM itu menegaskan pihaknya akan membayarkan sesuai dengan jasanya untuk itu warga dipersilakan untuk menyampaikan kritik melalui postingan di media sosial terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kurang baik maupun yang tidak baik.
Hal tersebut dilakukan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki lembaga kontrol di berbagai tempat yaitu masyarakat secara luas sehingga hasil pembangunan berkualitas.
Editor : Eka Rahmawati