RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk kota dan kabupaten.
Hal tersebut disampaikan gubernur Jawa Barat dalam rapat bersama para bupati, wali kota, sekretaris daerah (sekda), kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Provinsi Jawa Barat.
Di tengah semakin sulitnya kemampuan fiskal seriap daerah, Dedi ingin bersama-sama membangun efektivitas pengelolaan keuangan daerah termasuk soal silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran.
"Saya kalau bicara tentang kemampuan fiskal yang paling sulit itu Provinsi Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat itu mengalami tunda bayar sebesar Rp629 miliar, jadi kalau ngomong kesulitan kita ini yang paling sulit sebenarnya," ujar gubernur Jawa Barat dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Kesulitan itu kata Dedi ditambah dengan perencanaan kegiatan pembangunan pada 2026 yang mengalami lonjakan.
"Sedangkan kita juga harus menyelesaikan berbagai kebutuhan material dasar, jadi ini perlu menjadi pencerahan dan kecermatan kita semua," kata Dedi Mulyadi.
Meski demikian Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menyelesaikan berbagai kebutuhan dasar seperti di bidang pendidikan yakni pembangunan ruang kelas baru dan melakukan rehab bangunan sekolah SMA dan SMK.
"Itu kan kebutuhan dasar pendidikan dan menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Jabar)," imbuhnya.
Selain di bidang pendidikan, Dedi Mulyadi menegaskan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat lainnya yakni membangun infrastruktur listrik yang terkoneksi untuk rakyat miskin, membangun jaringan irigasi, menormalisasi sungai, mencegah banjir, serta membangun infrastruktur jalan, drainase, dan penerangan jalan umum.
"Itu adalah sebuah kebutuhan dasar jadi angka-angka fantastik di APBD itu semuanya kebutuhan dasar tidak ada angka-angka yang dibuat populisme," tegas Dedi Mulyadi.
Gubernur Jabar juga menyebut saat ini yang masih menjadi problem di Provinsi Jawa Barat yakni tekanan fiskal yang disebabkan oleh dua hal.
"Pertama beban utang masa lalu, yang kedua turunnya dana transfer daerah, bayangin aja sudah kita cek beban utang masa lalu apa PEN Rp3,4 trililun itu rata-rata dipotong Rp600 miliar yang kedua BPJS Rp350 miliar itu bertahun-tahun tidak dibayar," beber mantan anggota DPR RI tersebut.
Gubernur Jawa Barat juga meminta agar pemerintah daerah kota maupun kabupaten untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan dana silpa.
"Saya ingin mengecek di kabupaten Silpa-nya ada berapa saja," kata gubernur Jabar.
Ia menjelaskan Pemprov Jabar bisa lebih cepat dalam melakukan pembangunan karena belanja yang belum teralokasikan disimpan di BTT atau belanja tak terduga dan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
"Di provinsi ini seluruh belanja yang belum teralokasikan disimpan di BTT, jadi bukan provinsi ngambil dana bencana alam, ya kan kalau gak ada bencana alam duitnya gak usah dikeluarin tetapi kan bantuan untuk kebencanaan jalan," jelasnya.
Dedi menyarankan agar pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat bisa melakukan hal demikian agar pembangunan bisa cepat dilakukan.
"Jadi strateginya seluruh alokasi yang tidak teranggarkan itu disimpan di BTT, kalau sudah disimpan di BTT maka bupati wali kota bisa membuat Perwalkot (Peraturan Wali Kota atau Perwali) atau Perbup (Peraturan Bupati) yang isinya pembangunan," saran gubernur Jawa Barat.
Bahkan Dedi mengaku pihaknya sudah melakukan belasan kali perubahan Pergub demi pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
"Pakai Pergub makanya cepat, kita berapa kali perubahan Pergub? 13 kali jadi begitu ada hitungan uang kita pergubkan,"imbuhnya.
Editor : Eka Rahmawati