RADAR BOGOR - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok mengunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis utama penyaluran bansos bagi warga yang membutuhkan.
Hal itu dilakukan Dinsos Kota Depok untuk memastikan penyaluran bansos dari pemerintah tepat sasaran.
Kepala Dinsos Kota Depok, Devi Maryori memaparkan, penggunaan data DTSEN untuk penyaluran bansos ini merujuk pada regulasi terbaru dari pusat.
Yakni Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 mengenai penetapan peringkat kesejahteraan keluarga.
Kata dia, basis data yang mutakhir, Pemkot Depok berupaya meminimalisir kesalahan sasaran dalam distribusi bantuan.
Dengan penggunaan sistem data tunggal ini diharapkan mampu menciptakan proses yang lebih transparan dan akuntabel.
"Ini merupakan metode pengklasifikasian penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dibagi ke dalam sepuluh kelompok,” katanya kepada Radar Bogor minggu 11 Januari 2026.
Sementara itu, berdasarkan pemutakhiran data per 5 Januari 2026, tercatat sebanyak 138.547 keluarga di Kota Depok masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5 yang menjadi prioritas utama penerima Bansos dan jika ditinjau dari data individu,
"Terdapat 451.878 jiwa warga Kota Depok yang berada dalam kategori kesejahteraan tersebut," paparnya.
Ia berharap dengan adanya DTSEN ini, penyaluran bansos di Kota Depok menjadi jauh lebih akurat dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Dengan pemutakhiran data DTSEN ini juga, memastikan penerima bansos yang datanya ada, namun penerimanya sudah tidak ada, baik itu meninggal atau sudah pindah domisili, terhapus dalam penerima bansos.
Penanggung jawab atau PIC Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinsos Kota Depok Ary Prasetio memaparkan, saat penyaluran bansos beberapa waktu lalu ada ratusan warga penerima manfaat di Kelurahan Sukamaju, Kota Depok dicoret dari daftar penerima bansos.
Mereka tak lagi menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Iya, ada pengurangan KPM dari dari 2.300 KPM sebelumnya, kini yang dapat 2.081 KPM," kata Prasetio, kepada Radar Bogor.
Dicoretnya ratusan penerima bansos di Kelurahan Sukamaju kata Ary, karena KPM tidak lagi ditemukan di alamat sesuai dengan KTP penerima sehingga dilakukan penghapusan data.
Dari hasil penelusuran ketika penyaluran bansos sebelumnya banyak yang tidak ditemukan dan digantikan maka untuk selanjutnya tidak mendapat bansos kembali. (faj)
Editor : Yosep Awaludin