RADAR BOGOR - Dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan kondisi fiskal provinsi serta tantangan pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuturkan, efektivitas pengelolaan anggaran perlu diperkuat karena kemampuan fiskal berbagai daerah semakin menurun.
Dedi Mulyadi menjelaskan, Jawa Barat saat ini menjadi salah satu provinsi dengan kesulitan fiskal paling berat.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menyebutkan, Jawa Barat tengah mengalami tunda bayar sebesar Rp629 miliar, sehingga posisi keuangan daerah menjadi semakin menantang.
Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan pada tahun 2026.
Dedi Mulyadi juga menyinggung adanya aturan baru yang melarang pemerintah daerah mencantumkan nilai anggaran sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Menurutnya, ketentuan tersebut membuat proses perencanaan menjadi lebih sulit, sementara pemerintah provinsi tetap harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
KDM menegaskan, semua perencanaan pembangunan harus didasari kajian akademik yang terukur, bukan sekadar ambisi populis.
Gubernur Jawa Barat menyampaikan, pemerintah provinsi menangani kebutuhan mendasar seperti pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah SMA/SMK, serta penyediaan infrastruktur listrik bagi warga kurang mampu.
Selain itu, Dedi Mulyadi menambahkan bahwa pembangunan jaringan irigasi, normalisasi sungai untuk pencegahan banjir, hingga perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan penerangan jalan umum merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi.
Menurut Dedi Mulyadi, seluruh angka besar yang muncul dalam APBD Jawa Barat sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan fundamental tersebut, bukan untuk program bersifat populis. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim