RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) termasuk tunjangan kinerja (tukin).
Dalam acara yang digelar di Bale Gede Pakuan, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi dan kritik terhadap para pegawai di lingkungan Pemprov Jabar.
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh keluarga besar pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menurut saya sudah bekerja dengan baik, berprestasi dengan baik, dan menyajikan suguhan-suguhan atraktif bagi kebahagiaan masyarakat Jawa Barat," ujar Dedi Mulyadi mengawali pidatonya dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel.
Menurut Dedi, seluruh kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya karena kinerja dirinya sebagai gubernur melainkan ada peran serta para ASN termasuk PPPK.
"Saya hanya ide dan gagasan, tetapi kinerjanya berada pada level-level yang bawah, mereka yang berani jadi PPPK," kata Dedi Mulyadi.
Meski demikian Gubernur Jabar juga mengkritik ASN yang tidak berani melaksanakan tugas berat tetapi ingin menikmati tunjangan memadai.
"Saya krtitik juga banyak mental ASN yang memilih jadi fungsional untuk menghindari tugas berat, tapi ingin menikmati tunjangan yang memadai itu kan sikap tidak ksatria, judulnya abdi negara tapi menghindari tugas, ya bukan abdi negara itu abdi tunjangan nah ini harus ada rasionalitas," tegas gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi kemudian menginggung terkait gagal bayar proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp629 miliar yang menurutnya bukan kegagalan.
"Alokasi anggaran yang mengalami prestasi pembangunan itu jangan dianggap sebagai kegagalan dalam membayar," tegasnya.
Terlebih Silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran APBD Pemprov Jabar tahun 2026 hanya Rp500 ribu dan menurut Dedi Mulyadi merupakan sejarah.
"Nah ini kan baru, biasanya Pemda Jawa Barat menyimpan Silpa Rp1,8 triliun hari ini kan Rp500 ribu," ungkap Dedi Mulyadi.
Hal tersebut kata Dedi berarti jika ada uang yang diserap atau dibelanjakan maka ada kegiatan yang dilaksanakan ada pegawai yang berani bekerja dan pasang badan melakukan kegiatan dengan anggaran triliunan.
Sehingga sudah seharusnya para pekerja yang memiliki keberanian melaksanakan tugas berisiko mendapat tunjangan kinerja atau tukin yang lebih besar atau berbeda dengan pegawai yang lebih ringan pekerjananya.
"Nah kalau seperti itu wajar dong BKD mulai membuat komposisi pembiayaan tukin, yang kerja lapangan yang paling beresiko tukinnya harus paling tinggi yang tiduran tukinnya paling rendah," papar Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati