RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan capaian pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tahun 2025 lalu yang mana Silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran APBD sebesar Rp500 ribu.
Dalam pidatonya di hadapan para pegawai Pemprov Jabar di Bale Gede Pakuan, Dedi menyampaikan tentang alokasi anggaran yang sempat mendapat sorotan publik yakni gagal bayar senilai Rp629 miliar.
Menurut gubernur Jabar tersebut, seharusnya tidak dianggap sebagai kegagalan dalam membayar.
"Alokasi anggaran yang mengalami prestasi pembangunan itu jangan dianggap sebagai kegagalan dalam membayar, kenapa? Orang lain itu gak ada yang bisa menyerap anggaran infrastruktur 100 persen, gak ada, gagal lelang, ini 100 persen dan selesai," jelas Dedi Mulyadi dilansir YouTube Lembur Pakuan Channel.
Meski dalam proses pembangunannya ada yang hasilnya sangat baik, ada yang baik bahkan buruk dan menurut Dedi Mulyadi hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Namun, Dedi menegaskan akan akan pembayaran secara selektif yang disesuaikan dengan hasil pengerjaan proyek oleh kontraktor.
"Tetapi nanti kan pembayaran selektif nih yang buruk-buruk tidak dibayar 100 persen dong, yang 100 persen itu yang pekerjaannya baik," jelas gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi juga mengatakan harus ditegaskan kepada publik bahwa angka Rp629 miliar itu bukan pinjaman seperti PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang harus dibayar ke pemerintah pusat sampai melewati batas tahun kepemimpinan sebelumnya.
"Itu kan kegiatan yang geser, yang biasanya dibayarkan tanggal 31 Desember geser ke Januari kan itu aja problemnya hanya geser uang aja apakah itu akan merugikan para kontraktor? Menurut saya tidak," kata Dedi Mulyadi.
Kepala daerah berusia 54 tahun itu juga menyampaikan terima kasih kepada para kontraktor yang sudah memahami siklus keuangan pemerintah daerah dan ia pun telah menjelaskannya secara terbuka.
Pada kesempatan tersebut Dedi sempat menyinggung soal Silpa APBD Pemprov Jabar yang tahun 2025 menyisakan Rp500 ribu.
"Nah ini kan baru, biasanya Pemda Jawa Barat menyimpan Silpa Rp1,8 triliun, hari ini kan Rp500 ribu, artinya ada duit yang diserap kalau ada duit yang diserap ada duit yang dibelanjakan, ada kegiatan yang dilakukan," ungkap Dedi.
Kondisi tersebut juga menurut mantan bupati Purwakarta itu menandakan ada para pegawai Pemprov Jabar yang pasang badan berani melakukan kegiatan-kegiatan secara terbuka dan berani melaksanakannya dengan jumlah triliunan.
Selanjutnya gubernur Jabar juga menginginkan adanya perbedaan tunjangan kinerja bagi para pegawai di lingkungan Pemprov Jabar dan disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukannya.
"Ini kan sejarah, nah kalau seperti itu wajar dong BKD mulai membuat komposisi pembiayaan tukin (tunjangan kinerja) yang kerja lapangan yang paling beresiko tukinnya harus paling tinggi yang tiduran tukinnya paling rendah," tegas gubernur Jawa Barat.
Editor : Eka Rahmawati