RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jabar jumlahnya meningkat.
Saat hadir di Bale Gede Pakuan, Dedi menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jabar atas pembangunan yang dilakukan dan menyebut bukan karena keberhasilan dirinya sendiri menjadi seorang pemimpin.
Dedi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk para kontraktor, BPK serta pengawas lapangan yang bekerja dan berkorban dengan baik, serta pihak lainnya termasuk masyarakat yang membayar pajak.
“Karya yang terlahir hari ini adalah bukan karya saya, ini karya seluruh masyarakat Jawa Barat karena mereka ikut bayar pajak dan ingat tanpa campaign, bilboard pajak, kita kan gak ada lagi campaign, billboard, sosialisasi, gak ada,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel.
Dedi menjelaskan salah satu faktor yang mendorong meningkatkan wajib pajak yang mencapai 1 juta orang khususnya kendaraan bermotor adalah upayanya memanfaatkan media sosial.
“Saya menggunakan kanal media sosial saya, cerita hari ini orang bayar pajak kendaraan bermotor itu nambah 1 juta wajib pajak dengan kesadaran,” ungkapnya.
Gubernur Jabar menjelaskan di media sosial ia kerap mengajak masyarakat untuk membayar pajak sebab bisa memberikan berbagai manfaat salah satunya membangun jalan rusak.
“Ceritanya cuma satu aja hei ini pajak, ini jalan dibangun dari pajak kendaraan bermotor ini bagus duit pajak, ini bagus duit pajak, akhirnya orang punya kesadaran,” kata Dedi Mulyadi.
Sebagai gubernur Jabar, Dedi memiliki keinginan melahirkan kesadaran bagi seluruh pihak termasuk masyarakat, pemimpin, hingga birokrat.
“Ingin saya lahirkan hari ini adalah masyarakat yang berkesadaran, pemimpin yang punya kesadaran, birkorkat yang punya kesadaran karena seluruh kesadaran itu adalah akal sehat manusia,” imbuhnya.
Sehingga kata akhirnya kata Dedi pemerintah bisa melayani semua titik kehidupan dan bisa hadir dalam setiap kesulitan masyarakat. Tak hanya membangun infrastuktur jalan dan layanan kesehatan, gubernur Jabar juga menyebut layanan hukum pun diberikan untuk masyarakat.
“Sudah berapa ribu kasus orang yang mengalami problem keperdataan dan problem kepidanaan ditangani oleh tim kuasa hukum Pemda Provinsi Jawa Barat, kita ngurus sampai urusan hal-hal teknis,” bebernya.
Sebagai gubernur Dedi Mulyadi ingin hadir bahkan pada urusan hal-hal teknis karena menurutnya pemimpin itu mengurus bukan diurus.
“Pemimpin kata bahasa Sunda itu namanya pangurus karena pangurus maka tugasnya ngurus bukan diurus kalau tugasnya ngurus bukan diurus maka saya babat seluruh keprotokoleran gubernur yang mencerminkan gubernur itu diurus,” tegasnya.
Editor : Eka Rahmawati