RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti praktik pengelolaan perkebunan dan kehutanan yang dinilainya tidak berkelanjutan.
Dedi Mulyadi memperingatkan, kebijakan penebangan tanpa perencanaan matang justru berpotensi menimbulkan bencana alam dengan biaya pemulihan yang jauh melampaui pendapatan negara.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, sebagian pengelola perkebunan menganggap komoditas seperti teh dan karet sudah tidak lagi menguntungkan secara ekonomi.
Pandangan tersebut, menurut KDM, mendorong terjadinya penebangan besar-besaran tanpa strategi jangka panjang untuk penanaman kembali atau pemanfaatan lahan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyontohkan adanya area perkebunan karet milik PTPN yang ditebang habis dan kayunya dijual tanpa rencana lanjutan.
Akibatnya, jelas KDM, lahan tersebut berubah menjadi tanah kosong yang rawan longsor, memicu banjir, serta mendorong penguasaan lahan secara sporadis oleh masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertanyakan, kebijakan penebangan yang tidak dibarengi rencana replanting.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, jika tidak ada strategi menanam kembali, maka seharusnya tidak dilakukan penebangan sejak awal.
Selain di sektor perkebunan, Dedi Mulyadi juga menyoroti tekanan target pendapatan di bidang kehutanan yang dinilai berkontribusi terhadap pembukaan hutan produksi secara masif.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai praktik tersebut sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, sehingga memicu berbagai bencana ekologis.
Dedi Mulyadi menekankan, kerugian negara akibat longsor dan banjir jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonomi kayu yang dihasilkan.
KDM menyebut, pendapatan dari hasil penebangan bisa saja hanya sekitar Rp20 miliar, sementara biaya pemulihan pascabencana dapat menembus Rp500 miliar.
Melalui kritik tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap, pengelolaan perkebunan dan hutan ke depan lebih berorientasi pada keberlanjutan, perencanaan matang.
Selain itu, jelas KDM, perlindungan lingkungan demi mencegah kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa mendatang. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim