RADAR BOGOR - Tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) di sektor perkebunan dinilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lebih berorientasi pada keuntungan instan dibanding keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, kebijakan penebangan lahan dan alih fungsi kebun teh menjadi kawasan wisata justru berujung pada kerugian negara akibat bencana alam yang terus berulang.
Ya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, sejumlah BUMN di sektor perkebunan kerap mengklaim memperoleh keuntungan dari penjualan kayu hasil penebangan lahan.
Namun di sisi lain, negara justru harus mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pemulihan lingkungan, termasuk merehabilitasi kebun teh yang rusak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, pengelolaan perkebunan teh sering kali tidak dilakukan oleh tenaga yang benar-benar memahami komoditas tersebut.
Menurutnya, rotasi jabatan di lingkungan BUMN kerap memindahkan pejabat dari sektor yang sama sekali berbeda, sehingga berdampak pada kegagalan produksi.
Dedi Mulyadi memberi contoh bahwa ada pejabat yang sebelumnya mengelola industri semen, kemudian dipercaya memimpin perusahaan teh.
Kondisi lingkungan yang berbeda, lanjut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, membuat tanaman teh tidak berkembang optimal hingga banyak yang mati.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) juga menyoroti adanya kecenderungan pimpinan BUMN mengejar target keuntungan jangka pendek atau prize money.
Dorongan tersebut, menurut KDM, mendorong pembukaan lahan secara agresif, termasuk memanfaatkan kawasan lereng perkebunan teh untuk pembangunan vila, glamping, hingga destinasi wisata.
Alih fungsi lahan di wilayah perbukitan itu, kata Dedi Mulyadi, menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko banjir dan longsor di Bandung dan sekitarnya.
Setiap kali bencana terjadi, negara kembali harus mengeluarkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk proses pemulihan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, secara konsep, keberadaan lembaga pengelola BUMN seharusnya bertujuan mengoptimalkan potensi nasional demi meningkatkan pendapatan negara.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk belanja negara dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai apabila tata kelola di tingkat perusahaan masih mengedepankan keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kebijakan pengelolaan aset negara harus berjalan secara logis, transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan agar tidak justru membebani keuangan negara di masa depan. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim