RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar lahan perkebunan milik negara yang terus merugi dialihkan dari orientasi bisnis menjadi kawasan konservasi.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menilai, langkah tersebut penting untuk menjaga sumber air sekaligus menekan risiko bencana alam di wilayah Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan, keberadaan PTPN di Jawa Barat perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya terhadap unit usaha yang terus mengalami kerugian seperti perkebunan teh.
Menurut KDM, apabila suatu komoditas tidak lagi menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, maka status pengelolaannya sebaiknya diubah dari lembaga bisnis menjadi kawasan konservasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, perubahan fungsi tersebut otomatis akan memindahkan kewenangan pengelolaan dari struktur holding BUMN ke kementerian terkait.
Dalam skema baru itu, tujuan utama pengelolaan bukan lagi mengejar laba, melainkan menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan kehutanan dan perkebunan berbasis konservasi.
KDM menekankan, keberadaan kebun teh, karet, kayu, serta kawasan hutan memiliki peran vital dalam mencegah terjadinya bencana.
Tanpa tutupan vegetasi yang memadai, lanjutnya, risiko longsor, banjir, hingga kerusakan ekosistem akan meningkat dan berdampak pada terganggunya target pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mengaitkan persoalan tersebut dengan keberlangsungan sumber air dan infrastruktur bendungan strategis seperti Jatiluhur, Cirata, Saguling, dan Jatigede.
Seluruh waduk itu, menurut KDM, bergantung pada kondisi kawasan hutan di daerah tangkapan air.
Karena itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong agar seluruh area yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan tidak lagi dikelola dengan pendekatan profit oriented.
Menurut KDM, orientasi konservasi justru akan mengurangi beban negara dalam jangka panjang, terutama terkait biaya penanganan bencana yang disebutnya bisa mencapai puluhan triliun rupiah.
"Mahal sekali pasca bencana, pemerintah harus ngeluarin Rp60 triliun. Kalau Rp60 triliun itu kemudian diminta kepada BUMN yang di Danantara untuk mengejar target setoran kan enggak akan tercapai," tutur KDM.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, apabila negara terus menuntut setoran keuntungan dari BUMN di sektor yang secara struktural sulit menghasilkan laba, maka target tersebut justru tidak realistis dan berpotensi memperbesar kerugian. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim