RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap, dugaan praktik tidak efisien dalam kerja sama antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menilai, pengelolaan entitas bisnis daerah harus dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi politik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, selama 5 tahun ada kelucuan yakni kerja sama antara salah satu BUMD di Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penyewaan kendaraan listrik.
Dedi Mulyadi menyebut, biaya sewa satu unit mobil listrik mencapai Rp350 juta per tahun, sehingga total anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam setahun diklaim menembus lebih dari Rp11 miliar.
Menurut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena dinilai tidak efisien.
"Saya coret sekarang, kamu bodohnya luar biasa. Tetapi, BUMD-nya sampai sekarang tidak ada duit," ungkap Dedi Mulyadi.
KDM mengungkapkan, meskipun nilai transaksi tergolong besar, BUMD yang bersangkutan justru disebut tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sehat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mengemukakan, pendapatan dari kerja sama tersebut digunakan untuk membentuk anak perusahaan baru, yang dinilai sebagai upaya memindahkan arus keuangan.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menilai, praktik semacam itu harus ditelusuri lebih jauh demi memastikan transparansi pengelolaan perusahaan daerah.
Di balik kritik tersebut, KDM menegaskan, persoalan utama terletak pada belum tegasnya pemisahan antara lembaga yang berorientasi bisnis dengan kepentingan politik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berpendapat, BUMD perlu dikelola secara independen, profesional, serta tidak berada di bawah tekanan atau intervensi kekuasaan agar mampu berkontribusi optimal bagi pendapatan daerah. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim