RADAR BOGOR - Komitmen menjaga badan usaha milik daerah (BUMD) dari intervensi politik, ditegaskan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menyatakan, pengelolaan perusahaan daerah harus dilakukan secara profesional agar mampu mendorong percepatan pembangunan dan kinerja keuangan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, praktik penempatan tim sukses dalam jajaran direksi maupun komisaris BUMD kerap terjadi dalam setiap pergantian kepemimpinan daerah.
Menurut KDM, pola tersebut membuat stabilitas manajemen terganggu dan menghambat upaya percepatan kemajuan daerah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, ketika seorang kepala daerah menjabat, biasanya muncul tekanan untuk mengakomodasi kelompok pendukung politik dalam struktur perusahaan daerah, termasuk melalui pemberian stimulus anggaran dari APBD.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak ia terapkan di Jawa Barat.
KDM menilai, lembaga yang memiliki orientasi finansial harus dikelola secara netral, bebas dari intervensi politik, serta mengedepankan profesionalisme dalam penempatan sumber daya manusia.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyampaikan, kepemimpinan publik seharusnya tidak lagi membawa identitas politik tertentu.
Menurut KDM, pejabat yang menjalankan amanah negara hanya memiliki satu orientasi, yakni kepentingan nasional.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggambarkan, di Jawa Barat fokus pemerintahannya diarahkan pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
KDM menyebut filosofi “hitam dan putih” sebagai simbol tanah dan air yang harus dijaga demi masa depan daerah.
Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi menyelipkan candaan bahwa konsistensinya pada prinsip tersebut justru membuat hidupnya semakin sederhana.
"Hidup saya adalah hitam putih, karena hitam putih maka susah orang hitam putih untuk mendapatkan jodoh," pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim