RADAR BOGOR - Daftar badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki tunggakan pinjaman triliunan rupiah kepada Bank BJB dibeberkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut KDM (sapaan Dedi Mulyadi), kondisi tersebut membuat keuangan daerah ikut terbebani.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat merespons pertanyaan Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mengenai kontribusi BUMN yang telah lama beroperasi di Jawa Barat.
Akbar juga menyinggung harapan pemerintah provinsi terhadap Danantara, mengingat banyak aset holding tersebut berada di wilayah Jabar (Jawa Barat).
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, sejumlah BUMN di sektor kehutanan dan perkebunan seperti PTPN serta Perhutani dinilainya berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Namun dari sisi keuangan, KDM menilai sebagian perusahaan negara justru menjadi beban karena tidak mampu menyelesaikan kewajiban pinjaman.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, pemerintah provinsi bahkan ikut menanggung pembiayaan penanaman kembali kebun teh demi kepentingan konservasi.
Menurut KDM, langkah itu dilakukan agar lahan tidak terbengkalai, beralih fungsi, atau menimbulkan potensi bencana seperti longsor.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berpandangan, konservasi justru melahirkan dampak ekonomi jangka panjang.
Jika kawasan perkebunan dan hutan rusak, kata dia, pariwisata Jawa Barat bisa ikut terpuruk karena risiko bencana yang meningkat.
Namun berbeda dengan sektor konservasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut persoalan terbesar justru datang dari sejumlah BUMN yang memiliki utang besar kepada Bank BJB dan hingga kini belum melunasinya.
KDM menilai, daerah seharusnya mendapat dukungan, bukan justru terbebani kredit macet.
Dalam paparannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merinci beberapa perusahaan negara yang tercatat memiliki kewajiban keuangan kepada BJB, di antaranya:
PT Wijaya Karya dengan dua pinjaman senilai Rp278 miliar dan Rp511 miliar, PT Kimia Farma dengan tunggakan sekitar Rp950 miliar.
Ada pula PT Rajawali Nusindo yang memiliki kewajiban lebih dari Rp403 miliar.
Sedangkan, PT PP Proyek Semarang–Demak dengan utang sekitar Rp239 miliar.
Sementara itu, PT Papros lebih dari Rp98 miliar, PT Perikanan Indonesia sekitar Rp96 miliar.
Tercatat pula, kata KDM, PT Waskita Karya sebesar Rp91 miliar dan PT Barata Indonesia lebih dari Rp89 miliar.
Jika dijumlahkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut total utang BUMN kepada Bank BJB mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga menyoroti permintaan restrukturisasi yang diajukan sejumlah perusahaan, yang menurutnya baru sebatas pembayaran bunga tanpa pelunasan pokok pinjaman.
"Sekarang mereka tinggal bayar bunganya aja minta restrukturisasi. Jadi, kalau ngomong beban, ini beban," tegas Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menilai, keterbukaan semacam ini penting dilakukan oleh para kepala daerah.
Ia berharap, transparansi mengenai kondisi keuangan dan hubungan dengan BUMN dapat memicu solusi bersama.
Menurut Akbar, dengan adanya paparan terbuka, para pemangku kepentingan dapat memetakan persoalan secara lebih objektif dan menggerakkan energi positif agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara konstruktif. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim