RADAR BOGOR - Berbagai kebijakan kontroversial yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi selama hampir 11 bulan memimpin, diklaim bukanlah upaya mencari popularitas.
"Kalau dikatakan saya adalah pemimpin yang menyari popularity hari ini. Sejak saya memimpin sampai hari ini, saya buktikan saya tidak melakukan itu," klaim Dedi Mulyadi.
Melainkan, kata KDM (sapaan Dedi Mulyadi) langkah yang menurutnya perlu dilakukan demi prinsip pembangunan dan keberlanjutan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Dalam forum tersebut, KDM menjelaskan, sejak awal menjabat dirinya kerap mengambil keputusan yang menuai kritik publik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebutkan, salah satu kebijakan yang memicu penolakan adalah penghentian sejumlah aktivitas yang dinilai bermasalah.
Pertama, penutupan tambang ilegal maupun legal yang menurutnya bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, KDM juga menyinggung kebijakan terbaru terkait sektor perumahan yang turut mengundang pro dan kontra.
Kebijakan lain yang hampir setiap hari memicu aksi demonstrasi, lanjut Dedi Mulyadi, adalah upayanya mengoreksi usulan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dari para bupati dan wali kota.
Menurut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, koreksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan iklim investasi serta keberlangsungan usaha di Jawa Barat agar perekonomian daerah tetap berjalan stabil.
Tak hanya itu, KDM juga mengungkapkan, langkah efisiensi anggaran belanja media di lingkungan pemerintah provinsi menjadi salah satu keputusan yang menuai kritik luas.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan, 5 kebijakan utama tersebut kerap menjadi sorotan tajam publik.
Meski demikian, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai seluruh kritik yang muncul seharusnya dibuka untuk didiskusikan secara terbuka dan konstruktif. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim