RADAR BOGOR-Keselamatan jalan tidak bisa semata-mata dibebankan kepada truk dan pengemudinya. Penanganan Over Dimension Overloading atau ODOL dinilai harus dilakukan secara menyeluruh.
Mulai dari infrastruktur jalan, sistem logistik, regulasi, hingga kebijakan tarif angkutan barang yang selama ini belum berpihak pada keselamatan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Komselindo) Budi Setiawan dalam diskusi ilmiah bertajuk Menuju Zero ODOL di Jawa Barat.
Diskusi ilmiah itu digelar Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) menyusul rencana pemerintah menerapkan Zero ODOL secara penuh pada 2027.
Kata dia, pendekatan keselamatan selama ini terlalu bertumpu pada penindakan di jalan. Dia mengatakan, penanganan keselamatan belum bertumpu pada pada perbaikan sistem secara menyeluruh.
"Jadi, penindakan itu hanya di jalan dan ketemu antar pelanggar dengan penindak sering terjadi masalah. Penindakan di Jembatan Timbang dilakukan itu hanya 20 persen yang kena, 80 persennya lewat," kata Budi dikutip Radar Bogor dalam diskusi tersebut.
Dia menilai, tanpa mitigasi yang komprehensif, penanganan ODOL tidak akan menyentuh akar persoalan keselamatan.
Menurutnya, mitigasi tersebut bisa dilaksanakan secara bertahap mulai dari perbaikan masalah kelas jalan, fisik jalan, dan seterusnya.
"Keselamatan jalan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pengemudi truk," paparnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kecelakaan terbesar di Indonesia itu 61 persen itu disebabkan orang.
"30 persen itu sarana-prasarana seperti rambu-rambu dan sebagainya, dan hanya sembilan persen kendaraan," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Barat (MTI Jabar) Sony Sulaksono menilai, keselamatan jalan tidak bisa semata-mata dibebankan kepada truk dan pengemudinya.
Menurutnya, risiko keselamatan akan terus muncul jika kemampuan jalan tidak sebanding dengan beban angkutan yang beroperasi.
"Jalan kita itu tidak ada yang bisa menampung beban lebih dari 10 ton muatan sumbunya. Sebagian besar 8 ton," katanya.
Soal pembatasan truk Bersumbu, kata dia, banyak yang dinilainya bertentangan dengan prinsip teknis keselamatan dan kerusakan jalan.
Dia mengatakan, seharusnya semakin banyak sumbu truk maka tingkat kerusakannya akan semakin sedikit.
"Pilihan kita mau apa? MST-nya kita naikkan atau kita dorong truk-truknya sumbunya banyak," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Air Minum Dalam Kemasan Nasional (Asparminas) Idham Arsyad menyatakan, kebijakan pembatasan angkutan tanpa mempertimbangkan kondisi jalan justru berpotensi mengganggu distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Dia mengungkapkan, daya saing transportasi logistik Indonesia kalah jauh dari negara tetangga di ASEAN.
Dia mencontohkan industri daur ulang plastik di Surabaya memilih impor dari Cina karena ongkos logistik yang lebih murah dibanding biaya logistik Jakarta-Surabaya.
Dia mengatakan, hal serupa juga terjadi di semua komoditas seperti buah-buahan dan industri lainnya yang lebih murah impor.
"Nah jadi kebayang memang biaya logistik kita tuh mahal sekali ya, dibanding negara-negara lain gitu. Nah sebetulnya PR kita bersama bagaimana meningkatkan daya saing logistik ini secara sistem mulai dari kelas jalan, ada JBI segala macam," katanya.
Tanpa pembenahan infrastruktur, regulasi yang konsisten, sistem logistik yang adil, serta pendekatan keselamatan yang menyeluruh, penanganan ODOL dinilai hanya akan memindahkan beban keselamatan ke pengemudi truk tanpa menyelesaikan akar masalah. (faj)
Editor : Yosep Awaludin