RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap keluhan para bupati dan wali kota terkait terkurasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), akibat tuntutan pembangunan fasilitas umum di kawasan perumahan.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menilai, persoalan tersebut berakar dari lemahnya penataan ruang dan pengawasan terhadap pengembang.
Hal itu, disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Dalam pertemuan tersebut, KDM menjelaskan, banyak pemerintah daerah harus mengalokasikan dana besar untuk membangun masjid, drainase, jalan, hingga sekolah di kawasan permukiman, meski fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) seharusnya masih menjadi kewajiban pengembang.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kondisi itu membuat desa-desa di pedalaman justru tertinggal karena tekanan politik masyarakatnya lebih kecil dibanding penghuni perumahan yang berada di kawasan perkotaan.
Akibatnya, perhatian pemerintah daerah lebih banyak tersedot ke area permukiman baru, sementara pembangunan infrastruktur desa terabaikan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti banyaknya kasus warga yang kesulitan menindaklanjuti sertifikat rumah atau mendapati kantor pengembang sudah tidak beroperasi ketika ingin mengajukan komplain.
Bahkan, lanjut KDM, terdapat sejumlah pembeli yang telah membayar uang muka, tetapi unit rumah tak kunjung dibangun.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, persoalan tersebut muncul akibat penyusunan tata ruang yang tidak rasional dan lebih didorong pertimbangan politik maupun ekonomi.
KDM menyebut, banyak lahan sawah, rawa, hingga tebing curam justru dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.
Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pengembang tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena perizinan diberikan oleh pemerintah.
KDM mengingatkan, sejak masih menjadi anggota DPR, dirinya sudah menolak pembangunan perumahan di sejumlah wilayah, termasuk Purwakarta, yang dinilainya tidak layak untuk hunian.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyontohkan, kondisi terkini di beberapa daerah yang kini mengalami kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tak terkendali.
Menurut KDM, tanpa visi pembangunan yang kuat dan pembatasan terhadap tambang ilegal serta ekspansi perumahan, wilayah Bandung berpotensi menghadapi krisis serius dalam 5 ke depan.
"Dalam 5 tahun, Bandung tenggelam, taruhan saya," ucap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan memperingatkan, kawasan di Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kota Bandung sudah menunjukkan tanda-tanda tekanan lingkungan yang kian meningkat, sehingga memerlukan pengendalian pembangunan secara ketat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim