RADAR BOGOR - Bagi warga miskin di Kota Depok, tak perlu khawatir lagi. Polemik terkait skema Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok berakhir.
Wali Kota Depok, Supian Suri, memastikan warga yang sebelumnya tidak lagi menerima manfaat bantuan BPJS dari pemerintah tetap akan dijamin oleh pemerintah Kota Depok.
Hal itu dikatakan Supian Suri saat menerima audiensi warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bantu Rakyat di Gedung Perpustakaan Kota Depok pada Senin 9 Februari 2026.
Ia mengatakan bagi warga yang tidak mampu, pebiayaan kesehatan tetap dilakukan oleh Pemkot Depok.
“Kami menyikapi kondisi ini dengan serius. Bagi warga yang sejatinya tidak mampu, pembiayaan kesehatan tetap akan ditanggung oleh pemerintah Kota Depok” kata Supian Suri Senin 9 Februari 2026.
Supian mengatakan, Pemkot Depok juga menyediakan hotline pengaduan di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Kata dia, media dan warga bisa melaporkan kondisi masyarakat yang belum menerima manfaat BPJS agar segera ditindaklanjuti.
“Kami pastikan warga terdampak mendapat layanan maksimal,” paparnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Rakyat Bantu Rakyat, Turben Rando Oroh, menyambut positif respons pemerintah kota Depok perihal keresahan warga perihal UHC tersebut.
“Alhamdulillah, Wali Kota Depok memberikan solusi yang konkret bagi warga yang dalam kondisi darurat, ada alokasi anggaran bansos yang bisa digunakan untuk pengobatan,” katanya.
Lebih lanjut, kata dia, Wali Kota Depok menegaskan tidak ada lagi pembicaraan soal desil-desil.
Sehingga warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan darurat akan tetap dijamin, tanpa terkecuali.
“Kebijakan ini memberikan kepastian dan rasa tenang bagi masyarakat yang sebelumnya resah," tukasnya. (faj)
Editor : Alpin.