RADAR BOGOR - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dalam hampir satu tahun terakhir tercatat sangat tinggi. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 30 Januari–8 Februari 2026. Salah satu yang diapresiasi adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Pendiri dan Peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Angka tersebut relatif stabil bahkan cenderung meningkat dibandingkan survei pada Mei tahun lalu.
Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Burhanuddin, berbagai gebrakan di awal masa jabatan pascapelantikan tidak hanya menuai antusiasme tinggi, tetapi juga mendapatkan apresiasi kuat dalam evaluasi publik selama hampir setahun kepemimpinan.
"Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi," ujar Burhanudin Muhtadi dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang tingkat kepuasannya di bawah 90 persen, dan di setiap segmen demografi maupun wilayah tetap berada di atas 80 persen.
Salah satu program yang diapresiasi adalah penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan, yang memberikan insentif bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat serta menambah 1,4 juta wajib pajak baru.
Sosialisasi yang masif, termasuk transparansi penggunaan dana pajak kendaraan, dinilai turut meningkatkan kepercayaan publik.
Program lain yang juga dinilai positif meliputi larangan study tour sekolah, penerapan jam malam bagi siswa, hingga kebijakan pembinaan siswa bermasalah.
Di sektor infrastruktur, masyarakat menilai pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta pemasangan listrik gratis sebagai langkah yang memuaskan. Program lingkungan seperti normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal juga mendapat apresiasi.
Dalam konteks efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah, Dedi Mulyadi dinilai berhasil melakukan realokasi belanja ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jawa Barat juga dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
Baca Juga: Cara Mudah Cek Bansos dan Desil DTSEN Cukup Pakai NIK, Warga Bogor Segera Coba
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2025 mencapai 5,8 persen, melampaui rata-rata nasional. Persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi daerah pun dinilai lebih positif dibanding persepsi publik secara nasional.
Menanggapi hasil survei tersebut, pengamat politik Unpad, Firman Manan, menilai tingginya kepuasan dipengaruhi oleh manfaat kebijakan yang dirasakan langsung masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, Djayadi Hanan, mendorong agar ritme dan substansi kinerja tetap dijaga agar tingkat kepuasan publik tidak menurun ke depan.
Editor : Eka Rahmawati