RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melontarkan sindiran terkait kinerja birokrasi dan tunjangan kinerja (tukin) ASN dalam pertemuan bersama pejabat Pemprov Jawa Barat.
Dalam arahannya kepada jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyinggung persoalan yang diibaratkannya sebagai “penyakit” dalam birokrasi, termasuk yang paling berbahaya seperti kanker.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) mengaitkan, istilah tersebut secara kiasan dengan kondisi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), yang menurutnya tidak memiliki “vaksin” jika tidak dibenahi dengan baik.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga membahas soal tukin ASN yang sebagian telah ditopang melalui skema tambahan dari bank daerah, yakni Bank BJB.
KDM menyampaikan, keterlambatan pencairan tukin tidak perlu disikapi secara berlebihan.
Menurut Dedi Mulyadi, ASN cenderung tidak mempersoalkan hal tersebut, sementara pihak yang justru terdampak adalah lembaga perbankan.
KDM juga berkelakar mengenai kondisi ASN yang disebutnya unik, termasuk terkait keterkaitan administrasi keuangan dengan bank daerah, yang disampaikannya dalam suasana santai di hadapan para pejabat.
"Kan SK-nya di Bank Jabar kerjanya di Dinas PU ngawur tuh," tutur Dedi Mulyadi sambil tertawa.
Meski disampaikan dengan nada humor, pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut mengandung pesan agar sistem birokrasi dan pengelolaan kesejahteraan ASN dapat berjalan lebih sehat, transparan dan profesional.
"Termasuk gubernur SK-nya di Bank Jabar," tutur Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim