RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan.
Kegiatan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut menghadirkan penceramah Ustadz Das’ad Latif dan menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Dalam acara yang turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Dedi Mulyadi menekankan bahwa kepemimpinan merupakan bentuk perjalanan pengabdian yang harus mampu memberikan kemudahan serta manfaat nyata bagi rakyat.
Ia mengibaratkan kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang seharusnya berjalan mulus dan terarah, serta tetap indah meskipun menghadapi berbagai tantangan di sepanjang jalan.
Menurut Dedi, tanggung jawab menghadirkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban para penyelenggara negara yang dalam perspektif Islam dianalogikan sebagai amilin, yakni pihak yang mengelola amanah publik.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang berasal dari masyarakat harus dilakukan secara proporsional agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Ia menilai porsi pengelola tidak seharusnya terlalu besar, yakni idealnya sekitar 10 hingga 15 persen, sehingga anggaran pembangunan tetap optimal bagi kepentingan rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti pola belanja anggaran pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Jabar mencontohkan masih adanya sekolah dasar yang mengalami kerusakan, fasilitas pendidikan yang belum memadai, serta kekurangan tenaga pengajar di beberapa daerah.
Dedi menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak mengalami kelaparan, menjamin anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan tanpa putus sekolah, serta memastikan kondisi jalan dalam keadaan layak tanpa kerusakan.
Gubernur Jawa Barat itu juga mengajak seluruh kepala daerah beserta jajaran birokrasi untuk mengubah pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
“Kita umumkan secara terbuka, kita punya uang sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian, rakyat harus tahu sampai titik koma anggaran kita,” tegas Dedi Mulyadi dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara rinci jumlah anggaran, penggunaan, hingga peruntukannya.
Selain itu, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari ketaatan terhadap hukum Tuhan maupun hukum alam.
Ia mencontohkan pembangunan yang tidak terkendali di kawasan hulu, seperti pembangunan hotel dan perumahan di wilayah pegunungan, dapat meningkatkan risiko banjir di daerah hilir, termasuk Kabupaten Bekasi. Kondisi sungai yang dangkal serta dipenuhi sampah semakin memperbesar potensi terjadinya banjir
Editor : Eka Rahmawati