RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur jalan saat menghadiri kegiatan di kawasan Sumberjaya, Kabupaten Bekasi.
Dedi Mulyadi menegaskan, keluhan masyarakat yang paling banyak disuarakan adalah terkait kondisi jalan yang belum memadai.
Dalam kesempatan tersebut, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) mengungkapkan, sepanjang perjalanan di wilayah tersebut, masyarakat secara serempak menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan.
Dedi Mulyadi menilai, jalan merupakan bagian penting dari kehidupan karena menjadi sarana utama mobilitas masyarakat.
Menurut KDM, kehidupan dapat diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, sehingga kondisi jalan seharusnya mulus dan tertata dengan baik.
Dedi Mulyadi juga menambahkan, jika terdapat tikungan, maka harus dirancang dengan estetika yang baik agar tetap nyaman dilalui.
Lebih lanjut, KDM menegaskan, tanggung jawab pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, berada di tangan penyelenggara negara.
Dalam pandangan Dedi Mulyadi, pejabat publik memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
KDM kemudian mengaitkan, peran penyelenggara negara dengan konsep dalam Islam, yakni sebagai pengelola dana publik atau amilin.
Dedi Mulyadi menjelaskan, dalam konsep tersebut, pengelolaan dana seperti zakat memiliki batas tertentu agar tidak membebani masyarakat.
KDM menilai, kondisi saat ini menunjukkan adanya porsi anggaran yang terlalu besar terserap oleh kepentingan birokrasi.
Hal tersebut, menurut Dedi Mulyadi, menjadi salah satu faktor lambatnya pembangunan di Jawa Barat, termasuk di wilayah Bekasi.
Dalam penjelasannya, KDM mengkritisi besarnya alokasi anggaran yang dinikmati oleh pejabat seperti gubernur, bupati, sekretaris daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga anggota DPRD.
Dedi Mulyadi menilai, jika sebagian besar anggaran habis untuk kepentingan aparatur, maka hanya sedikit yang tersisa untuk masyarakat.
"Dari anggaran 100 persen, amilin hampir 70 persen. Dari 70 persen, 30 persen diambil lagi, sisa tinggal 10 persen paling buat rakyatnya," jelas Dedi Mulyadi di hadapan warga.
Menurut KDM, kondisi tersebut membuat pembangunan, termasuk perbaikan jalan sebagai kebutuhan dasar, tidak dapat berjalan optimal.
Oleh karena itu, sejak menjabat, Dedi Mulyadi berupaya mengubah pola pikir dalam pengelolaan anggaran agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan, penyelenggara negara seharusnya tidak mengambil porsi anggaran yang berlebihan.
Sehingga, kata Dedi Mulyadi, pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas, khususnya dalam sektor infrastruktur dasar seperti jalan. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim