RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan dan pengelolaan anggaran saat berkunjung ke kawasan Sumberjaya, Kabupaten Bekasi.
Dedi Mulyadi menilai, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi secara optimal.
Dalam keterangannya, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) mengungkapkan, kondisi pendidikan di sejumlah wilayah masih memprihatinkan.
Dedi Mulyadi menilai, masih terdapat sekolah dasar yang mengalami kerusakan, kekurangan fasilitas seperti toilet, hingga minim tenaga pengajar.
Selain itu, pembangunan jenjang pendidikan lanjutan seperti SMP dan SMA juga dinilai belum merata.
Dedi Mulyadi berpandangan, keterlambatan pembangunan tersebut tidak terlepas dari pola pengelolaan anggaran yang kurang tepat.
"Kita terlalu terlena hidup menikmati dana Amilin (penyelenggara negara)," jelas Dedi Mulyadi.
Menurut KDM, sebagian besar anggaran justru habis untuk kepentingan birokrasi, sehingga alokasi untuk kebutuhan masyarakat menjadi terbatas.
Dedi Mulyadi menekankan, tugas utama penyelenggara negara adalah memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
KDM menilai, tidak boleh ada masyarakat yang mengalami kelaparan, tidak mendapatkan akses pendidikan, maupun menghadapi infrastruktur jalan yang rusak.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti besarnya potensi anggaran di wilayah Bekasi yang dinilai cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
KDM menilai, persoalan utama terletak pada pola belanja pemerintah yang tidak efektif, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan.
Dalam upaya perbaikan, Dedi Mulyadi mengajak pemerintah daerah, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan anggaran.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah keterbukaan informasi kepada publik terkait penggunaan anggaran secara rinci dan berkala.
"Tiap hari umumkan secara terbuka, rakyat harus tahu titik koma anggaran kita," jelas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di hadapan ribuan masyarakat.
Dedi Mulyadi juga menyampaikan, masyarakat berhak mengetahui seluruh rincian keuangan daerah, mulai dari jumlah anggaran hingga peruntukannya.
Transparansi tersebut dinilai penting agar pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengungkapkan, pemerintah provinsi tengah mempersiapkan perbaikan infrastruktur jalan, termasuk proses lelang proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah.
KDM menyebutkan, sejumlah ruas jalan provinsi telah dialokasikan anggaran besar untuk segera diperbaiki.
Dedi Mulyadi berharap, pemerintah kabupaten juga dapat mengikuti langkah tersebut dengan melakukan penyesuaian kebijakan agar pembangunan berjalan lebih efektif.
Menurut KDM, perubahan pola kebijakan menjadi kunci agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengaitkan pentingnya tata kelola pemerintahan dengan nilai-nilai keimanan, baik yang tertuang dalam ajaran agama maupun hukum alam.
Hal tersebut, menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menjadi dasar dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim