RADAR BOGOR - Proyek pengerukan sungai dinilai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi rawan penyimpangan dan berdampak pada kerusakan lingkungan saat menyampaikan pandangannya di hadapan masyarakat.
Dalam pernyataannya saat di Bekasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan, proyek pengerukan sungai kerap dianggap sebagai salah satu kegiatan yang mudah menghasilkan keuntungan.
"Proyek yang gampang untungnya di antaranya proyek ngeruk sungai," jelas Dedi Mulyadi.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menilai, pengawasan terhadap proyek tersebut tidak seketat proyek infrastruktur lain seperti pembangunan jalan.
Menurut Dedi Mulyadi, proses pengerukan sungai sulit diukur secara akurat, baik dari sisi panjang maupun kedalaman pekerjaan.
"Emang lu mau turun berapa nih ngeruk sungainya?," ucap KDM di hadapan masyarakat Bekasi.
Kondisi ini, jelas KDM, membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Dedi Mulyadi juga menyinggung, metode pengerjaan yang dinilai tidak transparan.
Sehingga, sambung Dedi Mulyadi, berpotensi menimbulkan praktik yang tidak akuntabel.
Dalam pandangan Dedi Mulyadi, lemahnya pengawasan terhadap proyek semacam ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang lebih luas.
KDM menambahkan, kerusakan kawasan hulu, seperti gundulnya pegunungan, turut memperparah kondisi sungai.
Hal tersebut, mengakibatkan sedimentasi atau pendangkalan yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir.
Dedi Mulyadi menegaskan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa perbaikan sistem dan pengawasan, maka banjir akan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Oleh karena itu, KDM mendorong adanya perbaikan tata kelola proyek serta peningkatan pengawasan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.
Dengan pernyataan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan proyek lingkungan serta perlunya pendekatan yang lebih serius dalam menjaga keseimbangan ekosistem. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim