RADAR BOGOR - Maraknya alih fungsi lahan di wilayah Bekasi dinilai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir.
Saat di kawasan Bekasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan, banyak kawasan persawahan dan rawa di Bekasi yang telah diuruk dan dialihfungsikan menjadi permukiman.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menilai, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan tata ruang yang memberikan izin pembangunan di area yang seharusnya menjadi daerah resapan air.
Menurut Dedi Mulyadi, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
KDM berpandangan, ketika kawasan resapan air seperti sawah dan rawa terus berkurang, maka potensi banjir akan semakin meningkat.
Dedi Mulyadi juga menyinggung, respons sebagian pihak yang menolak langkah normalisasi sungai.
KDM menilai, upaya perbaikan sungai kerap mendapat penolakan, terutama ketika menyangkut lahan yang telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Dedi Mulyadi menegaskan, kondisi tersebut menjadi kontradiktif, karena di satu sisi masyarakat tidak menginginkan banjir.
"Giliran normalisasi, tanah-tanah sungainya sudah dikuasai, dibongkar sama pak Dedi dan bupati marah-marah," jelas Dedi Mulyadi.
Namun, di sisi lain menolak langkah-langkah penanganan seperti normalisasi sungai, pelestarian sawah, serta perlindungan kawasan hutan.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyampaikan, perubahan fungsi hutan menjadi kawasan permukiman juga turut memperparah risiko banjir.
Menurut KDM, jika praktik alih fungsi lahan terus berlangsung tanpa pengendalian, maka banjir akan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Dedi Mulyadi mengajak, seluruh pihak untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki pola pembangunan agar lebih selaras dengan prinsip keseimbangan lingkungan.
"Jadi kalau begitu, kita ini beriman kagak? kagak, pura-pura beriman," tutur Dedi Mulyadi.
KDM juga menekankan, pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
Selain itu, Dedi Mulyadi mengingatkan, masyarakat perlu menyeimbangkan antara pemikiran rasional dan nilai-nilai keyakinan dalam menyikapi persoalan lingkungan.
Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan kebijakan dan tindakan yang diambil dapat lebih bijak dan berkelanjutan.
Melalui pernyataan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong, adanya perubahan nyata dalam tata kelola ruang dan perlindungan lingkungan guna meminimalisir risiko bencana, khususnya banjir di wilayah Bekasi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim