RADAR BOGOR - Dukung Visi Wali Kota, sejumlah terobosan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) terus disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok.
Salah satunya adalah proyek percontohan integrasi layanan akta kelahiran dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kota Depok. Program ini digarap bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Langkah itu mengemuka dalam Forum Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang mengusung penguatan tata kelola digital dan kolaborasi layanan.
Pemerintah Kota Depok menargetkan layanan kependudukan semakin modern dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Disdukcapil Kota Depok, Mary Liziawati, memaparkan, arah kebijakan 2027 difokuskan pada penguatan sistem digital yang terintegrasi, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Melalui integrasi tersebut, proses administrasi kelahiran diharapkan jauh lebih ringkas. Setiap bayi yang lahir dapat langsung tercatat dalam sistem kependudukan secara cepat dan akurat.
“Integrasi layanan kelahiran dengan fasilitas kesehatan merupakan wujud kolaborasi konkret. Harapannya, begitu bayi lahir, dokumen kependudukannya dapat segera diproses melalui one stop service di faskes tanpa harus melalui prosedur yang panjang,” kata Kepala Disdukcapil Kota Depok, Mary Liziawati, kepada Radar Bogor Selasa, 24 Februari 2026.
Ia memaparkan, Forum Renja ini menjadi momentum untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Depok semakin modern, cepat, dan aman.
"Transformasi digital bukan hanya pada sistem, tetapi juga pola kerja dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Mary.
Selain itu, ia menjelaskan, pada 2027 Disdukcapil Kota Depok, akan menjalankan sejumlah program yang diterjemahkan ke dalam sebelas kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp26,48 miliar.
"Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu prioritas adalah pembangunan ruang server kependudukan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan data.
Selain itu, Disdukcapil juga menggenjot gerakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar pemanfaatan layanan elektronik semakin luas.
Selain integrasi layanan, Disdukcapil juga memperkuat pengelolaan arsip digital dokumen kependudukan. Langkah ini mendukung kebijakan paperless sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat.
Di luar program strategis, Disdukcapil tetap menjalankan kegiatan rutin seperti pemutakhiran data keluarga, sosialisasi layanan, kerja sama pemanfaatan data dengan berbagai lembaga, serta internalisasi core value ASN BerAKHLAK untuk memperkuat budaya kerja profesional.
Mary menuturkan, seluruh rencana kerja tersebut diarahkan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ia ingin memastikan pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah diakses, transparan, dan terintegrasi.
"Ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang digital dan melayani,” tukasnya.(Faj)
Editor : Eka Rahmawati