RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemrov Jabar) memastikan memberikan pendampingan kepada 12 warga asal Jawa Barat yang terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pendampingan tersebut dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat.
Belasan warga tersebut diduga mengalami berbagai tindak kekerasan seperti intimidasi, hingga pemaksaan kerja di luar perjanjian kontrak pada sebuah tempat hiburan malam di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyampaikan penanganan kasus tersebut mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Gubernur Jabar telah menjalin koordinasi dengan Suster Ika, Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), yang berperan dalam proses penyelamatan para korban.
Menurut informasi dari Suster Ika, upaya penyelamatan bermula pada 20 Januari 2026 setelah salah satu korban mengirim pesan melalui WhatsApp untuk meminta pertolongan. Korban mengaku mengalami tekanan psikologis, depresi, serta tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerjanya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pada 21 Januari 2026 tim TRUK-F bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sikka melakukan koordinasi guna melaksanakan proses penyelamatan secara prosedural dan pendekatan persuasif.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga daerah, Gubernur Jawa Barat bersama Kepala Dinas P3AKB Jabar, Tim Hukum Jabar Istimewa, Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar, serta kepala daerah dari Purwakarta dan Cianjur melakukan penjemputan langsung ke Nusa Tenggara Timur.
Proses penjemputan telah dimulai sejak Minggu, 22 Februari 2026 dan para korban dijadwalkan tiba kembali di Jawa Barat pada Rabu, 25 Februari 2026.
Siska menambahkan, setelah tiba di Jawa Barat para korban akan mendapatkan pendampingan hukum melalui kerja sama UPTD PPA Provinsi Jabar dan Tim Hukum Jabar Istimewa.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan asesmen psikologis, layanan kesehatan, rumah aman, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebelum mereka dipulangkan kepada keluarga.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi Suster Ika dan timnya yang telah membantu para perempuan asal Jabar.
Baca Juga: Cara Mudah Cek Bansos dan Desil DTSEN Cukup Pakai NIK, Warga Bogor Segera Coba
"Ini suster Ika yang menemani mereka (12 perempuan asal Jawa Barat) di sini yang berjuang memperjuangkan kemanusiaan tanpa bicara suku ras dan agama," ujar Dedi Mulyadi dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Pada kesempatan tersebut Suster Ika juga memberikan pesan untuk warga Jawa Barat khususnya bagi mereka yang akan bekerja di NTT maupun daerah lainnya.
"Kita semua memang memiliki hak untuk bekerja itu hak asasi manusia tapi kita mengharapkan kalau mau bekerja penting untuk melihat hak-hak kita, kalau memang itu ada kontrak kerja memastikan semua hak kewajiban itu secara tertulis sehingga kalau terjadi sesuatu dasarnya dari kontrak kerja," ujar Suster Ika.
Selain itu Suster Ika juga berharap kepala daerah khususnya di dua wilayah Jawa Barat dan NTT agar memasikan kebijakannya memperhatikan aspek perlindungan untuk orang yang mau bekerja.
Editor : Eka Rahmawati