RADAR BOGOR - Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menegaskan, lonjakan kunjungan wisata tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata semata, tetapi juga membawa efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) sampaikan, saat membahas peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurut Dedi Mulyadi, ketika jumlah wisatawan meningkat, aktivitas ekonomi di daerah otomatis ikut terdongkrak.
Restoran dipadati pengunjung, hotel mengalami peningkatan okupansi, dan rumah makan menikmati lonjakan transaksi.
Semua perputaran ekonomi itu, kata KDM, berujung pada peningkatan pendapatan daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota.
Namun, Dedi Mulyadi menyoroti, dari sisi pajak langsung, pemerintah provinsi tidak memperoleh bagian dari pajak hotel maupun restoran.
Meski begitu, KDM melihat kondisi tersebut sebagai keuntungan tidak langsung bagi provinsi.
“Kalau pendapatan kabupaten dan kota meningkat, pembangunan di daerah bisa berjalan lebih cepat. Dampaknya luas, mulai dari ekonomi masyarakat yang membaik hingga meningkatnya kesejahteraan,” ujar Gubernur Jawa Barat di hadapan para ASN di Gedung Sate.
Dedi Mulyadi menjelaskan, kemajuan di tingkat daerah pada akhirnya akan tercermin pada capaian provinsi secara keseluruhan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan akan ikut terdongkrak seiring berkembangnya kabupaten dan kota.
Dalam pandangan KDM, posisi pemerintah provinsi sejatinya adalah sebagai fasilitator.
Artinya, jelas Dedi Mulyadi, peran utama provinsi adalah mendorong, mendukung, dan memastikan kabupaten/kota mampu berkembang secara optimal.
Meski demikian, KDM juga mengingatkan, pentingnya sikap konsisten dari pemerintah provinsi.
Dedi Mulyadi menekankan, provinsi tidak boleh hanya mengklaim keberhasilan saat hasilnya sudah terlihat, tetapi juga harus terlibat aktif sejak proses pembangunan berlangsung.
“Jangan sampai ketika berhasil, provinsi yang mengaku. Tapi saat prosesnya berjalan, tidak ikut bekerja. Itu tidak bisa,” tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim