RADAR BOGOR - Di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan, pandangan tegas terkait dinamika ekonomi daerah.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menilai, sejumlah indikator ekonomi yang kerap diklaim sebagai hasil kebijakan pemerintah daerah, sejatinya tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja langsung pemerintah.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menyoroti salah satu contoh yang sering disalahpahami, yakni penurunan harga bahan pokok.
Menurut KDM, kondisi tersebut bukan semata-mata dampak dari operasi pasar murah yang digelar di berbagai wilayah.
Dedi Mulyadi menjelaskan, program pasar murah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keseluruhan wilayah Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk sangat besar.
“Kalau dihitung secara rasional, jumlah pasar murah yang digelar tidak sebanding dengan luas dan populasi masyarakat,” ujar KDM.
Dedi Mulyadi kemudian mengajak, para ASN untuk melihat persoalan ekonomi secara lebih mendasar.
KDM menekankan, stabilitas harga lebih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan di pasar.
Ketika suplai barang mencukupi, harga secara alami akan terkendali.
Dari situ, Dedi Mulyadi menegaskan, fokus utama pemerintah seharusnya bukan sekadar intervensi jangka pendek, melainkan memperkuat siklus ekonomi dari hulu ke hilir.
Salah satu sektor krusial yang disorot adalah pertanian.
Menurut KDM, kunci utama keberhasilan sektor ini terletak pada ketersediaan air bagi petani.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi meminta, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk bekerja lebih serius dalam memastikan sistem irigasi berjalan optimal.
“Permasalahan utama petani itu bukan hanya harga, tapi akses air. Kalau saluran irigasi tidak berfungsi baik, produksi terganggu, dan itu berdampak langsung ke pasokan,” tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Melalui pernyataan ini, Dedi Mulyadi ingin mengubah cara pandang birokrasi dalam melihat indikator ekonomi.
KDM mendorong, agar kebijakan yang diambil lebih berbasis pada akar persoalan, bukan sekadar pencitraan program jangka pendek.
Baca Juga: April 2026, Bansos PKH dan BPNT Dikebut: Ada Penyaluran Susulan, Tambahan Beras dan Minyak Goreng
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi di Jawa Barat bisa berjalan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim