RADAR BOGOR – Nama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, disebut dicatut dalam sebuah media tanpa persetujuan resmi.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Bogor telah membantah keterlibatannya dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Ketua LSM PRB, M. Johan Pakpahan, meminta pihak yang mencatut nama Bupati Bogor untuk segera memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka agar persoalan ini tidak melebar ke mana-mana.
Menurut Johan, selama ini Bupati Bogor dikenal memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kalangan, termasuk wartawan dan lembaga swadaya masyarakat.
Karena itu, ia menilai tindakan pencatutan nama tersebut sangat tidak tepat dan berpotensi merusak reputasi.
“Kalau memang ada pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan bupati lalu mencatut namanya, sebaiknya segera datang ke pendopo untuk meminta maaf agar masalah ini tidak semakin luas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar persoalan ini dituntaskan secara jelas, sehingga tidak terulang di kemudian hari.
Jika terbukti tidak ada izin dalam penggunaan nama tersebut, Johan menyarankan agar pihak terkait tidak ragu menempuh jalur hukum, baik terhadap media maupun oknum yang terlibat.
Lebih lanjut, Johan mengingatkan agar kasus ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Baca Juga: Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Angkat Suara Soal Kasus PT DSI, Ini Sikap Tegasnya
Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan hingga menghasilkan kejelasan.
“Jangan sampai isu ini dipolitisasi. Biarkan proses hukum berjalan sampai semuanya terang,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya dugaan pencatutan nama yang dikaitkan dengan hal-hal negatif, seperti dukungan terhadap peredaran obat-obatan terlarang.
Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak generasi muda di Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan itu, Johan turut mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi penyalahgunaan obat-obatan yang dapat merusak masa depan.
Selain itu, ia menyatakan dukungannya terhadap kinerja Bupati Bogor dalam membangun daerah.
Johan berharap pemerintahan daerah terus berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik pungutan liar dan korupsi.
“Pada prinsipnya kami mendukung upaya bupati dalam memajukan Kabupaten Bogor di berbagai sektor, dengan tata kelola yang bersih dan transparan,” pungkasnya. (unt)
Editor : Yosep Awaludin