RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya turun langsung meninjau kondisi Jembatan Cirahong setelah ramai polemik dugaan pungutan liar (pungli) yang sempat viral di media sosial.
Jembatan legendaris yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya ini, sebelumnya menjadi sorotan publik usai beredar video yang menarasikan adanya pungutan kepada pengendara yang melintas.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) memperlihatkan kondisi terkini jembatan tersebut.
Baca Juga: Jalur 6–8 Stasiun Bogor Ditutup KAI, Penumpang Siap-siap Alami Perubahan Ini
Dedi Mulyadi menilai, arus lalu lintas di atas jembatan masih relatif lancar, bahkan saat dua sepeda motor berpapasan.
"Dua motor berpapasan lancar dan aman di Cirahong, ga ada masalah," jelas Dedi Mulyadi sambil merekam suasana jembatan.
Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Barat itu juga berdialog dengan kepala UPTD Pekerjaan Umum wilayah Ciamis, Tasikmalaya, dan Banjar.
Dari hasil pembicaraan tersebut terungkap bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar, khususnya untuk kebutuhan material kayu di jembatan tersebut.
Tak hanya itu, KDM juga memastikan adanya sejumlah pembenahan fasilitas.
Saat ini, Jembatan Cirahong telah dilengkapi 26 unit lampu penerangan dan akan segera ditambah menjadi 30 unit guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
Selain peningkatan penerangan, pemerintah juga tengah memproses perizinan untuk melakukan pengecatan ulang jembatan sebagai bagian dari upaya perawatan infrastruktur.
Langkah ini menjadi respons cepat pemerintah provinsi, kata Dedi Mulyadi, dalam menjawab keresahan masyarakat sekaligus memastikan bahwa fasilitas publik tetap aman dan layak digunakan.
Baca Juga: BRI Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia dalam Global 500 2026, Rebranding Perkuat Posisi Global
Dengan peninjauan langsung ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi serta pelayanan publik yang bebas dari praktik pungutan liar. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim