RADAR BOGOR - Program renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat resmi dimulai.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menandai peluncuran program tersebut dengan cara yang sederhana namun penuh makna yakni membedah langsung rumah warga.
Peresmian dilakukan pada Senin malam, 13 April 2026, di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
Sebagai langkah awal, sebanyak 10 rumah warga direnovasi secara simbolis sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Minim Sinyal Tapi Maksimal Pengalaman, Kampung Wisata Ciwaluh Cocok untuk ‘Detox’ dari Hiruk Pikuk
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menyampaikan bahwa program tersebut akan menyasar hingga 40.000 rumah di seluruh Jawa Barat.
Ia menegaskan, bantuan ini merupakan bagian dari program Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Saat meninjau salah satu rumah penerima manfaat milik Lis Mulyani, seorang penjahit, Dedi tidak hanya memastikan proses renovasi berjalan baik, tetapi juga memberikan tambahan bantuan.
Ia menjelaskan, selain bantuan Rp20 juta dari kementerian, dirinya turut menambahkan Rp20 juta yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.
Lis Mulyani sebagai penerima manfaat menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima.
Ia menilai, program tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi rumahnya, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupannya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, program bedah rumah tahun ini ditargetkan mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia, dengan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbesar, yakni hampir 40.000 unit.
Ia memaparkan, setiap unit rumah akan mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan serta biaya tenaga kerja.
Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan masyarakat lokal dan pelaku UMKM melalui skema tender rakyat dalam program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Baca Juga: Sensor Banjir Berbasis IoT Dipasang di Hulu Bogor, Wamen PU Dorong Integrasi Nasional
Melalui mekanisme tersebut, kelompok penerima manfaat akan bekerja sama dengan toko bangunan setempat untuk mendapatkan harga material terbaik.
Sistem ini dinilai mampu menciptakan transparansi sekaligus mendorong efisiensi anggaran.
Contohnya di Desa Banyusari, dari total anggaran Rp175 juta untuk 10 rumah, proses tender rakyat berhasil menekan biaya menjadi Rp164 juta untuk bahan bangunan.
Sementara, biaya tenaga kerja mencapai Rp25 juta, sehingga sisa anggaran dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan tambahan.
Maruarar Sirait menilai, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan hunian, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi lokal serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di tingkat daerah, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, wilayahnya mendapatkan alokasi sebanyak 966 unit rumah tidak layak huni yang akan direnovasi. Program tersebut akan tersebar di 63 desa di 23 kecamatan di Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Akhirnya! KAI Bangun Kanopi di Stasiun Bogor, Penumpang Tak Lagi Kepanasan
Dengan dimulainya program ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di berbagai daerah di Jawa Barat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim