RADAR BOGOR - Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menyoroti tantangan berat yang kini dihadapi para kepala daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah perubahan kebijakan nasional.
Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB.
Dalam pernyataannya, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menggambarkan kondisi para bupati dan wali kota yang menurutnya tidak lagi seceria saat dirinya masih menjabat sebagai kepala daerah.
Baca Juga: Dikebut hingga Tuntas, 189 Koperasi Merah Putih Bogor Siap Diresmikan Presiden Prabowo Subianto
Dedi Mulyadi menilai, tekanan publik yang semakin besar, terutama melalui media sosial, menjadi salah satu penyebab utama.
Keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan rusak terus bermunculan, sementara kemampuan anggaran daerah justru semakin terbatas.
KDM menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah, yakni pajak kendaraan bermotor, kini tidak bisa lagi dioptimalkan seperti sebelumnya.
Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penggunaan kendaraan listrik membuat daerah tidak leluasa meningkatkan penerimaan dari sektor tersebut.
Larangan menaikkan pajak kendaraan listrik, sebagaimana diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi nasional.
"Mau ningkatin pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dilarang oleh Pak mendagri untuk mobil listrik," jelas KDM.
Menurut Dedi Mulyadi, kondisi ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah.
Di satu sisi, mereka dituntut meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki infrastruktur.
Namun di sisi lain, ruang fiskal semakin menyempit akibat keterbatasan sumber pendapatan.
Meski demikian, Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menyerah dalam menjaga kewibawaan fiskal.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempertahankan aset daerah, termasuk kepemilikan saham di Bank BJB, sebagai bentuk kekuatan ekonomi jangka panjang.
KDM juga menekankan pentingnya peran negara dalam hadir di tengah kesulitan masyarakat.
Baca Juga: Segera Cair, SPM PKH Tahap 2 2026 Sudah Dikirim ke Bank Himbara, BSI Disebut Paling Cepat
Dedi Mulyadi memastikan, berbagai upaya akan terus dilakukan agar masyarakat dapat terbebas dari berbagai persoalan, meskipun tekanan terhadap keuangan daerah semakin besar.
Pernyataan ini, menjadi gambaran nyata tantangan baru yang dihadapi pemerintah daerah di era transisi energi dan digitalisasi, di mana kebijakan nasional dan ekspektasi publik harus diimbangi dengan kemampuan fiskal yang semakin terbatas. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim