RADAR BOGOR - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 31 Maret 2026 tetap terjaga dan mencatatkan surplus di tengah dinamika perekonomian global.
APBN Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp2,45 triliun. Total Pendapatan Negara mencapai Rp31,67 triliun atau 16,80% dari target, sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp29,22 triliun atau 27,45% dari pagu.
Penerimaan Negara hingga akhir Maret 2026 tercatat terkontraksi sebesar 3,46% (year- on-year), disumbang oleh Penerimaan Perpajakan yang terkontraksi sebesar 3,40% (yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 4,40% (yoy).
Kontraksi pada penerimaan perpajakan terutama dipengaruhi oleh penerimaan cukai yang terkontraksi sebesar 13,70% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp7,19 triliun dari target Rp30,56 triliun atau 23,51% dari target. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada Cukai Hasil Tembakau sebesar 14,30%(yoy).
Baca Juga: DJP Jabar III Ajak Mahasiswa Calon 60 Persen Penduduk Produktif di 2045 untuk Sadar Pajak
Di sisi lain, penerimaan dari sektor pajak tetap menunjukkan pertumbuhan pada sebagian besar sektor ekonomi. Sektor jasa profesional tumbuh 46,46%, sektor keuangan dan asuransi 25,02%, aktivitas penyewaan 19,09%, perdagangan 16,25%, serta administrasi pemerintahan 3,26%.
Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Fitri pada Maret 2026.
Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, realisasi penerimaan neto tercatat sebesar Rp6,57 triliun atau 18,1% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 10,9% (year-on-year).
Dari sisi jenis pajak, pertumbuhan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat III ditopang oleh PPN Dalam Negeri yang meningkat 18,1% (yoy), PPh Pasal 21 sebesar +64,4% (yoy), serta PPN Impor sebesar +12,9% (yoy).
Baca Juga: DJP Jabar III Serahkan Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari Bogor
Sementara itu, dari sisi sektoral, pertumbuhan kinerja penerimaan didukung oleh Industri Pengolahan sebesar +13,7% (yoy), Perdagangan sebesar +10,7% (yoy), dan Administrasi Pemerintahan sebesar +33,5% (yoy).
Realisasi PNBP hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp1,85 triliun atau 27% dari target tahun 2026, mengalami kontraksi sebesar 4,40% (yoy). Kontraksi ini terutama didorong oleh penurunan pada PNBP Lainnya yang terkontraksi sebesar 22,57% (yoy).
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp29,22 triliun atau 27,45% dari pagu sebesar Rp106,45 triliun, dengan perlambatan sebesar 0,68% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terkontraksi 7,96% (yoy), seiring dengan penyesuaian pagu.
Meski demikian, secara persentase capaian terhadap pagu, kinerja belanja tetap lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi sebesar Rp9,2 triliun atau 20,31% dari pagu dan tumbuh pada seluruh komponen belanja, dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencapai Rp697,31 miliar atau tumbuh 92,92% (yoy).
Baca Juga: Rugikan Negara Rp9,1 Miliar, Dua Tersangka Pajak Diserahkan Kanwil DJP Jabar III ke Kejari Bogor
Realisasi TKDD tercatat sebesar Rp20,02 triliun atau 32,73% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 31 Maret 2026 sudah mencapai Rp19,74 triliun (33,32%) tumbuh 2,01% (yoy). Sementara penyaluran Dana Desa mengalami kontraksi signifikan sebesar 88,48% (yoy) karena penyaluran baru dapat dilakukan pada bulan Maret 2026 setelah terbitnya PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.
Berbagai program prioritas nasional terus berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 14,5 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau lebih dari 10 ribu penerima dengan realisasi Rp1,28 triliun. Selain itu, program penguatan koperasi desa/kelurahan, sekolah rakyat, serta ketahanan pangan juga menunjukkan perkembangan positif.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 mencapai Rp9,43 triliun kepada 144 ribu debitur, serta Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp760,62 miliar kepada 125 ribu debitur. Jawa Barat berkontribusi sebesar 11,83% terhadap penyaluran KUR nasional.
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,79% (yoy). Tingkat inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,49% (yoy), sementara neraca perdagangan Maret 2026 mencatatkan surplus sebesar USD1,98 miliar.
Di tengah berbagai ketidakpastian global yang didorong oleh ketegangan di Timur Tengah dan Selat Hormuz yang mengganggu distribusi komoditas internasional, perang dagang, volatilitas pasar keuangan dan faktor geopolitik lainnya, perekonomian Jawa Barat tetap resilien. APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.
Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat kualitas belanja negara, mengoptimalkan penerimaan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi guna mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Eka Rahmawati