RADAR BOGOR - Isu ketahanan keluarga kembali menjadi sorotan di Jawa Barat.
Kali ini, mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB) University turun langsung menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPRD Jawa Barat terkait pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Keluarga.
Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat tersebut, para mahasiswa membawa beragam kajian akademik dan fenomena sosial terkini yang menunjukkan meningkatnya kerentanan keluarga di tengah perubahan zaman.
Baca Juga: Arus Lalin Arah Suryakencana Kota Bogor Ditutup, Warga Mulai Ramai Saksikan Kirab Mahkota Binokasih
Delegasi mahasiswa didampingi Guru Besar IPB University, Prof Euis Sunarti.
Dalam kesempatan itu, Prof Euis Sunarti menekankan, pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berpihak pada ketahanan keluarga.
Menurut Prof Euis Sunarti, konsep pembangunan ramah keluarga perlu diwujudkan hingga ke level paling kecil di masyarakat melalui pembentukan Kampung Ramah Keluarga.
Baca Juga: Kawasan Hijau Sentul City Bogor Jadi Tuan Rumah Bogorun 2026, Turut Meriahkan HJB ke-544
Ia menilai, lingkungan yang mendukung keluarga akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang terus berkembang.
Dikutip Radar Bogor dari laman resmi IPB pada Jumat 8 Mei 2026, dalam audiensi tersebut, Prof Euis juga menyerahkan enam policy brief hasil kajiannya selama 2024–2025 kepada DPRD Jawa Barat.
Dokumen tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan ramah keluarga, pekerjaan ramah keluarga, penguatan Kampung Ramah Keluarga, hingga tantangan keluarga Indonesia menghadapi megatrend kontemporer.
Selain itu, policy brief tersebut turut mengulas pentingnya investasi resiliensi keluarga dalam pengurangan risiko bencana serta pembahasan mengenai Comprehensive Sexuality Education beserta tantangan penerapannya di Indonesia.
Di hadapan anggota legislatif, Prof Euis Sunarti menjelaskan, perlindungan keluarga tidak cukup dilakukan melalui pendekatan parsial.
Ia menilai, persoalan keluarga berada dalam sebuah ekosistem besar yang melibatkan individu, komunitas, institusi, hingga kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Sopir MBG di Tajurhalang Bogor Diduga Nyambi Jadi Kurir Sabu Ditangkap Polisi di Depok
Karena itu, menurutnya, kebijakan perlindungan keluarga harus disusun secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan agar mampu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Ia juga menegaskan, pencegahan menjadi inti utama dalam perlindungan keluarga.
Pendekatan berbasis ekosistem dinilai penting agar kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu memperkuat ketahanan keluarga sejak dini.
Baca Juga: Cair hingga Rp1 Juta, Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Masuk Rekening, Cek Saldo KKS Secara Berkala
Audiensi tersebut mendapat respons positif dari sejumlah anggota legislatif dan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bahkan, beberapa di antaranya menyatakan ketertarikan untuk mempelajari lebih jauh bidang Ilmu Keluarga di IPB University. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim