RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti persoalan ketimpangan fiskal di Jawa Barat saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2026.
Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa besarnya jumlah penduduk di Jawa Barat belum diimbangi dengan pemerataan kemampuan keuangan daerah.
Di hadapan anggota DPRD, Dedi Mulyadi terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan koreksi terhadap perjalanan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sepanjang 2025.
Baca Juga: Kuota SMP Negeri Capai 7 Ribu, Siswa Kategori Miskin Jadi Prioritas SPMB di Kota Bogor
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memperbaiki arah kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Ia menjelaskan, pengelolaan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknokratis, tetapi juga menyangkut pendekatan politik serta kultural.
Karena itu, terdapat kebijakan yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun ada pula kebijakan yang dijalankan di luar skema anggaran sebagai bagian dari strategi pemerintahan.
Baca Juga: Viral Ibu Terluka Diduga Jadi Korban Tabrak Lari di Parung Bogor, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
Dalam paparannya, Dedi Mulyadi menekankan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
Namun, di sisi lain, jumlah kabupaten, kota, dan desa di Jawa Barat justru lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Kondisi tersebut, kata Dedi, berdampak langsung terhadap distribusi fiskal di berbagai wilayah.
Baca Juga: Kunjungi Radar Bogor, Siswa MTsN 1 Bogor Belajar Ritme Kerja Jurnalistik Profesional
Ia menilai, ada daerah dengan jumlah penduduk sangat besar, tetapi memiliki kemampuan fiskal yang terbatas sehingga berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai contoh, Dedi Mulyadi mengungkapkan, terdapat desa dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa yang memperoleh alokasi fiskal setara dengan desa berpenduduk hingga 150 ribu jiwa.
Menurutnya, perbedaan kondisi tersebut menimbulkan persoalan keadilan dalam pembangunan daerah.
Karena itu, Gubernur Jawa Barat tersebut mendorong adanya komitmen bersama untuk mengusulkan penambahan jumlah desa, kabupaten, hingga kota baru di Jawa Barat.
Langkah itu dinilai penting agar distribusi anggaran dan pelayanan publik bisa lebih merata.
Dedi Mulyadi juga menilai, penambahan wilayah administratif akan membantu meningkatkan keadilan fiskal Jawa Barat dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim