RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di Jawa Barat meski nilai investasi di provinsi tersebut hampir menyamai DKI Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2026.
Dalam paparannya, Dedi Mulyadi mengungkapkan, selisih nilai investasi antara DKI Jakarta dan Jawa Barat tidak terlalu jauh.
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang menjadi sasaran pertumbuhan ekonomi dari investasi tersebut.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menjelaskan, jumlah penduduk DKI Jakarta berada di bawah 10 juta jiwa, sedangkan Jawa Barat memiliki hampir 54 juta penduduk berdasarkan data riil.
Perbedaan jumlah penduduk yang sangat besar itu dinilai menjadi salah satu faktor mengapa dampak investasi di Jawa Barat belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran.
Selain persoalan jumlah penduduk, Dedi juga menilai penyebaran investasi di Jawa Barat masih belum merata.
Hingga saat ini, investasi masih terpusat di sejumlah daerah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Subang.
Meski mulai bergerak ke wilayah lain seperti Indramayu dan Purwakarta, konsentrasi investasi disebut masih dominan di kawasan tertentu.
Menurutnya, penumpukan investasi di daerah industri membuat manfaat ekonomi belum dirasakan secara luas oleh wilayah lain yang tidak memiliki kawasan industri besar.
Akibatnya, sambung KDM, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di sejumlah daerah masih berjalan lambat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penguatan sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di luar kawasan industri.
Baca Juga: Kuota SMP Negeri Capai 7 Ribu, Siswa Kategori Miskin Jadi Prioritas SPMB di Kota Bogor
Dedi Mulyadi menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting agar masyarakat di berbagai daerah memiliki kemampuan bersaing dan dapat ikut menikmati dampak investasi yang masuk ke Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi Mulyadi, akan terus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan agar investasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim