RADAR BOGOR - Dedi Mulyadi yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat menjelaskan, alasan di balik kebijakan pergeseran anggaran APBD 2025 yang sempat menjadi sorotan publik.
Penjelasan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2026.
Dalam forum itu, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) mengakui, adanya perubahan sejumlah alokasi anggaran yang sebelumnya telah tercantum dalam APBD.
Namun, ia menegaskan langkah tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, saat dirinya resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, dokumen APBD 2025 telah lebih dulu disusun.
Karena itu, pemerintah daerah diberikan ruang oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah yang baru.
Dedi Mulyadi menjelaskan, kewenangan tersebut hanya berlaku pada masa transisi awal pemerintahan dan tidak lagi diterapkan pada APBD 2026.
Ia menegaskan, seluruh pergeseran anggaran dilakukan untuk program-program yang dianggap produktif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fokus utama pengalihan anggaran diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan irigasi, pengembangan jaringan listrik pedesaan, bantuan bagi masyarakat miskin, sektor pendidikan, hingga pelayanan dasar kesehatan.
Baca Juga: Pencairan Bansos Melalui KKS BNI dan BSI Meledak di Berbagai Daerah, Segera Cek Saldo Sebelum Hangus
Menurut Dedi Mulyadi, tidak ada anggaran yang dialihkan untuk kepentingan belanja pribadi gubernur ataupun pengeluaran rutin yang tidak produktif.
Ia memastikan, seluruh kebijakan anggaran diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Jawa Barat.
Dalam pandangannya, kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengambil langkah nyata demi kepentingan masyarakat.
Baca Juga: SPMB Kota Bogor Segera Dibuka, Ini Pembagian Kuota Jalur SMP dan SD
KDM menilai, lebih baik melakukan terobosan untuk menghadirkan manfaat daripada membiarkan persoalan publik tanpa solusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sambung Dedi Mulyadi, akan terus memastikan penggunaan APBD difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim