RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti potensi penurunan pendapatan daerah di tengah perubahan kebijakan nasional dan tren penggunaan kendaraan listrik.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2026.
Dalam paparannya, Dedi Mulyadi mengatakan, kondisi anggaran daerah saat ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menilai, kemampuan fiskal pemerintah daerah ke depan akan menghadapi tantangan besar karena sejumlah sumber pendapatan mulai mengalami perubahan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Namun, kebijakan nasional terkait kendaraan listrik membuat pemerintah daerah belum dapat menarik pajak dari mobil maupun motor listrik.
Dedi Mulyadi menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan daerah dalam jangka panjang.
KDM bahkan menilai, beberapa sektor pendapatan provinsi secara perlahan bisa berkurang karena harus menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.
Meski demikian, Dedi Mulyadi memandang situasi tersebut sebagai bagian dari perubahan yang tidak bisa dihindari.
KDM memperkirakan, ketika kendaraan listrik semakin mendominasi dan penggunaan bahan bakar minyak terus menurun, maka kebijakan pajak kendaraan kemungkinan akan mengalami penyesuaian.
Menurutnya, penurunan konsumsi bahan bakar juga akan berdampak pada berkurangnya subsidi energi serta impor bahan bakar.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan skema pendapatan baru untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga: Pencairan Bansos Melalui KKS BNI dan BSI Meledak di Berbagai Daerah, Segera Cek Saldo Sebelum Hangus
Dedi Mulyadi menegaskan, konsep pajak kendaraan bermotor di masa depan tidak semata-mata didasarkan pada emisi karbon, melainkan pada penggunaan infrastruktur jalan raya.
Ia menilai, setiap kendaraan tetap memanfaatkan fasilitas publik sehingga diperlukan kontribusi untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan.
Baca Juga: SPMB Kota Bogor Segera Dibuka, Ini Pembagian Kuota Jalur SMP dan SD
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi Mulyadi, akan terus mencari formulasi kebijakan fiskal yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi sekaligus menjaga stabilitas pendapatan daerah. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim