RADAR BOGOR - Usulan soal penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi sistem jalan berbayar di Provinsi Jawa Barat yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai reaksi beragam.
Pengamat Transportasi Publik Dojoko Setijowarno menilai secara teori usulan tersebut dinilai cukup bagus. Hal ini bisa mengatur kepadatan arus lalu lintas.
“Bahkan bisa mengendalikan satu ruas jalan biar tidak macet. Nanti bayarnya lebih mahal umpamanya gitu kan,” jelas Djoko kepada Radar Bogor.
Baca Juga: Pengedar Obat Keras Ilegal di Cariu Bogor Ditangkap, Polisi Sita Ratusan Butir
Kebijakan ini dipandang Djoko cukup adil. Sebab tidak semua kendaraan yang sudah dibeli warga dipakai setiap hari. Ada yang hanya untuk koleksi.
Namun, pemberlakuan kebijakan ini bukan soal mudah. Perlu kelengkapan teknologi yang memadai dan butuh modal yang tidak sedikit.
“Apalagi Jawa Barat kan sangat luas. Alatnya disimpan di mana, ini perlu jelas, apakah hanya jalan provinsi, atau sampai desa,” tegas Djoko.
Baca Juga: 1.242 Dapur MBG Dihentikan Sementara, BGN Temukan Banyak SPPG Belum Penuhi Standar
Alat pendeteksi kendaraan mesti canggih. Apalagi prilaku warga di Indonesia sudah sangat dekat dengan praktik curang. Misalnya saja mengganti nomor polisi.
Sistem jalan berbayar ini sebetulnya sudah diterapkan di Singapura. Setiap kendaraan di negara tersebut mempunyai semacam saldo.
“Jadi ketika kendaraanya melinyas itu langsung otomatis terpotong. Tapikan kalau di Singapura itu kepulauannya kecil, beda sama di Jawa Barat,” ujar Djoko.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mesti melakukan pendataan terkait mobilitas warga di jalan. Hasilnya akan sangat menentukan dampak dari kebijakan ini.
“Karena pendataan kendaraan kita itu belum begitu bagus. Jadi, misalnya saya orang Semarang saya ke Jawa Barat, saya bayar atau gratis,” terang Djoko.
Skema pembagian hasil dengan pemerintah kota kabupaten dalam penerapan jalan berbayar ini mesti dikaji. Kalau PKB bagi hasilnya 70 persen tiga puluh persen
“Tiga puluh persen untuk provinsi, 70-nya dibagi ke seluruh kabupaten kota tergantung jumlah kendaraannya ya, nah kalau ini seperti apa,” pungkasnya.(bay)
Editor : Eka Rahmawati