RADAR BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pihak terkait agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebih kering daripada kondisi klimatologis normal.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Berkepanjangan di Jawa Barat yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).
Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pemaparannya, Faisal mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi fenomena El Nino sepanjang tahun 2026. Menurutnya, BMKG telah menyampaikan proyeksi tersebut sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuat oleh publikasi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026.
“Kami sudah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino, kemudian pada 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujar Faisal dilansir dari laman BMKG.
Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai kemungkinan terjadinya El Nino sudah disampaikan sejak beberapa bulan lalu. Pernyataan tersebut semakin mendapat dukungan setelah WMO merilis prediksi yang menunjukkan kemunculan fenomena serupa pada tahun ini.
Dipengaruhi oleh El Nino
Faisal menambahkan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua kondisi atmosfer yang berbeda. Meski demikian, keduanya sama-sama berpengaruh terhadap pola curah hujan di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga penghujung Mei 2026, nilai indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang menandakan fase El Nino. Pada saat yang sama, sekitar 28 persen wilayah Indonesia juga telah memasuki periode musim kemarau.
Untuk wilayah Jawa Barat, BMKG memperkirakan sebagian besar daerah mulai memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026. Puncak musim kering diproyeksikan terjadi pada Agustus dan di beberapa wilayah dapat berlanjut hingga September.
Selama periode tersebut, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah kondisi normal atau lebih sedikit dibandingkan rata-rata klimatologis.
Faisal menegaskan bahwa karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak dapat disamaratakan karena masing-masing wilayah memiliki zona musim yang berbeda. Sebagai contoh, kawasan pantai utara Jawa Barat telah lebih dahulu memasuki musim kemarau, sedangkan daerah seperti Bogor masih berpotensi menerima hujan akibat karakteristik iklim yang berbeda. Oleh karena itu, pemantauan kondisi cuaca dan iklim perlu dilakukan berdasarkan karakteristik setiap zona musim.
Musim Kemarau Diperkirakan 3 sampai 7 Bulan
BMKG juga memperkirakan lama musim kemarau tahun ini berkisar antara tiga hingga tujuh bulan, bergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Untuk mendukung langkah antisipasi, BMKG akan terus memperbarui informasi terkait kondisi iklim, jumlah hari tanpa hujan, serta potensi kekeringan dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan strategi mitigasi.
Pada kesempatan yang sama, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD, mulai dari tingkat Kodim hingga Koramil, agar segera melakukan identifikasi daerah yang berpotensi mengalami kekeringan serta menyiapkan langkah penanganan sejak dini.
Menurutnya, selain memiliki data kejadian bencana, pemerintah juga perlu menyusun data yang berorientasi pada upaya pencegahan, termasuk pemetaan wilayah yang selama ini rentan mengalami kekurangan air maupun daerah yang diprediksi terdampak berdasarkan informasi BMKG.
“Kalau dulu kita punya data bencana, sekarang kita harus punya data antisipasi kemarau, daerah mana saja yang selama ini terjadi kekeringan dan juga berdasarkan hasil penjelasan BMKG, daerah mana yang terancam kekeringan, kira-kira apa yang harus kita lakukan,” ujar Jenderal TNI Maruli.
Maruli menegaskan bahwa program penyediaan sumber air bersih melalui pengeboran sumur akan terus dilaksanakan guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau yang berkepanjangan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa musim kemarau merupakan fenomena yang rutin terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat dan kerap menimbulkan persoalan keterbatasan pasokan air bersih.
Ia mengingatkan bahwa bulan Juni menandai awal periode kemarau, sementara puncaknya diperkirakan berlangsung pada Agustus dan masih perlu diwaspadai hingga September. Pada masa tersebut, sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan berpotensi kembali mengalami kesulitan memperoleh air bersih serta menghadapi kondisi lingkungan yang lebih berdebu.
“Kita memasuki bulan Juni yang sudah mulai kemarau, menurut BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus dan sampai September juga masih menjadi periode yang perlu diwaspadai, pada masa itu ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah menjadi langganan mengalami kesulitan air bersih dan kondisi lingkungan yang berdebu,” ujar gubernur Jawa Barat.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Dalam kesempatan yang sama, Faisal turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam memperkuat sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terhubung dengan sistem BMKG. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya mitigasi menghadapi musim kemarau 2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko kekeringan, menjaga ketersediaan air bersih, mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Editor : Eka Rahmawati