RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung menemui sejumlah orang tua siswa yang menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi para calon peserta didik, salah satunya terkait perhitungan skor prestasi yang dinilai mengalami perubahan setelah proses verifikasi.
Seorang orang tua siswa mengungkapkan, anaknya mendaftar ke SMAN 1 Bandung.
Baca Juga: Jalan Raya Jakarta Bogor Terdampak Pemadaman Listrik sejak Sore sampai Malam
Namun, menemukan adanya penurunan skor dari sertifikat prestasi yang sebelumnya telah dihitung.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi meminta, penjelasan langsung dari pihak terkait.
Setelah mendapatkan keterangan, proses penyesuaian skor masih berlangsung sesuai petunjuk teknis (juklak), Dedi Mulyadi menegaskan, pelayanan pendidikan tidak boleh terjebak pada persoalan administratif yang terlalu rumit.
"Ini Bukan Seleksi ASN," tuturnya kepada para pejabat Disdik.
Dedi Mulyadi Minta Pola Pikir Diubah
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menekankan, sistem penerimaan siswa tidak boleh disamakan dengan proses seleksi aparatur negara.
Menurut KDM, pemerintah memiliki kewajiban utama untuk menyediakan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
"Mindset-nya harus diubah. Ini bukan seleksi ASN, bukan seleksi TNI, bukan seleksi Polri. Ini adalah ruang yang dibuka pemerintah agar rakyat bisa mendapatkan pendidikan," ujar Dedi Mulyadi.
Ia menilai, proses penerimaan siswa baru seharusnya lebih berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan dibandingkan sekadar mengejar angka dan skor.
Dedi bahkan mengungkapkan bahwa saat masih menjabat sebagai kepala daerah, dirinya pernah menambah jumlah rombongan belajar hingga puluhan kelas demi memastikan lebih banyak siswa dapat tertampung di sekolah negeri.
Menurutnya, selama tidak merugikan calon siswa lain yang memiliki hak yang sama, pemerintah harus berupaya memberikan ruang bagi peserta didik yang ingin bersekolah.
Kritik Sistem Scoring yang Dinilai Terlalu Rumit
Dedi Mulyadi juga menyoroti sistem penilaian atau scoring dalam SPMB yang dinilai terlalu kompleks sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Ia menegaskan, fokus utama pemerintah seharusnya bukan pada perdebatan angka, melainkan memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
"Negara wajib menyiapkan fasilitas pendidikan bagi rakyat. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan scoring, sementara tujuan utamanya adalah memberikan layanan pendidikan," katanya.
Menurut Dedi, keterbatasan jumlah sekolah negeri, tenaga pendidik, dan anggaran memang menjadi tantangan tersendiri.
Namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.
Dedi Usulkan Pemetaan Minat Siswa Sejak Bulan Maret
Dalam dialog tersebut, Dedi Mulyadi turut mengkritik pelaksanaan pemetaan calon siswa yang dinilai terlambat.
Ia mengungkapkan, sebelumnya telah mengusulkan agar pemetaan minat siswa dilakukan sejak bulan Maret, jauh sebelum pelaksanaan SPMB dimulai.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengetahui sebaran pilihan sekolah para lulusan SMP sehingga pemerintah memiliki waktu cukup untuk menyiapkan solusi apabila ditemukan potensi kekurangan daya tampung.
"Dari bulan Maret seharusnya sudah diketahui anak-anak ingin masuk sekolah mana.
Dengan begitu pemerintah punya waktu dua bulan untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi," jelasnya.
Ia menyebut, sejumlah opsi yang dapat dilakukan pemerintah, mulai dari penambahan ruang kelas baru, pemanfaatan fasilitas pendidikan lain, hingga menjalin kerja sama dengan sekolah swasta yang memiliki kualitas setara atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri.
Pendidikan yang Memberikan Kepastian dan Ketenangan
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menilai pemetaan yang dilakukan lebih awal akan memberikan kepastian bagi siswa dan orang tua sehingga tidak terjadi kepanikan saat proses penerimaan murid baru berlangsung.
Menurutnya, tujuan utama sistem pendidikan adalah menciptakan ketenangan dan kepastian bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan akibat mekanisme yang terlalu rumit.
Pada akhir pertemuan, Dedi memastikan bahwa persoalan yang dialami salah satu calon siswa telah mendapatkan solusi.
Berdasarkan hasil pengecekan, siswa tersebut dinyatakan telah masuk dalam kuota penerimaan di SMAN 1 Bandung.
"Sudah aman, kuotanya sudah masuk," kata Dedi Mulyadi kepada orang tua siswa yang hadir.
Dedi Mulyadi Tegaskan Hak Pendidikan Harus Menjadi Prioritas
Pertemuan di Kantor Disdik Jawa Barat tersebut, menjadi gambaran bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya merespons langsung berbagai keluhan masyarakat terkait SPMB.
Melalui kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sehingga seluruh kebijakan penerimaan siswa baru harus berorientasi pada kepentingan dan masa depan anak-anak Indonesia. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim