RADAR BOGOR - Hari terakhir proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) tingkat SMA/SMK di Jawa Barat diwarnai gelombang protes dari orang tua siswa. Kegaduhan yang terjadi akibat sistem yang dinilai membingungkan itu kini mendapat sorotan tajam dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menilai kericuhan yang terjadi merupakan dampak dari lemahnya komunikasi publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan PCMB.
Kegaduhan mencuat setelah beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang ayah meluapkan kekecewaannya karena nama anaknya mendadak hilang dari laman PCMB pada hari terakhir proses pendaftaran. Video tersebut bahkan turut diunggah akun media sosial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Beberapa Hari Tak Diguyur Hujan, BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Panas di Bogor
Menurut Doni, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) 1 Dinas Pendidikan Jawa Barat yang membawahi wilayah Kabupaten Bogor, ditemukan adanya perbedaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai fungsi PCMB.
“Masyarakat menangkap bahwa PCMB itu adalah bagian dari proses penerimaan siswa baru. Sementara setelah saya cek ke KCD 1, proses PCMB itu sebenarnya program Pemprov untuk memetakan berapa jumlah anak yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK,” ujarnya, Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menilai informasi tersebut tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Akibatnya, banyak orang tua menganggap PCMB merupakan bagian dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang selama ini digunakan dalam proses seleksi sekolah.
“Daerah lain semua pakai SPMB. Hanya di Jawa Barat ada program PCMB. Bukannya mempermudah, Pemprov Jabar malah memperumit proses,” tegasnya.
Doni juga mempertanyakan urgensi penerapan sistem PCMB maupun program Sekolah Maung yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, kebijakan tersebut belum memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat, namun justru menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Program Sekolah Maung dan sistem PCMB ini adalah program yang dipaksakan. Tujuannya apa kita tidak tahu, apakah untuk mencari popularitas? Tapi jangan pernah korbankan orang lain dengan tujuan yang tidak jelas,” kritiknya.
Menurut Doni, apabila tujuan pemerintah adalah melakukan pendataan atau pemetaan jumlah calon siswa, proses tersebut seharusnya dilakukan jauh sebelum tahapan penerimaan siswa baru dimulai. Dengan demikian, masyarakat tidak dibuat bingung di tengah proses pendaftaran sekolah.
Hingga saat ini, Doni mengaku masih menunggu penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan PCMB.
Lebih jauh, ia menilai akar persoalan pendidikan di Jawa Barat bukan terletak pada mekanisme seleksi, melainkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang belum mampu mengakomodasi jumlah lulusan setiap tahunnya.
“Masalah utama di Jawa Barat adalah kurangnya daya tampung siswa, bukan proses tahapan penerimaan. Proses dengan SPMB saja sudah rumit, ini malah menambah rumit lagi dengan adanya PCMB,” katanya.
Karena itu, Doni mendesak Pemprov Jawa Barat untuk lebih fokus menghadirkan solusi konkret yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan sekolah baru maupun penambahan ruang kelas baru (RKB).
“Masyarakat tidak butuh tahapan yang rumit, yang dibutuhkan adalah penambahan daya tampung. Kalau Pemprov Jabar tidak sanggup membangun sekolah baru, tambahlah Ruang Kelas Baru. Sudah tidak mampu menambah daya tampung, malah bikin tahapan yang semakin rumit,” pungkasnya. (ded)
Editor : Eka Rahmawati