RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan langkah pembenahan sektor transportasi umum dengan mengevaluasi operasional angkutan kota yang dinilai sudah tidak memenuhi standar kelayakan.
Kebijakan tersebut akan difokuskan Pemprov Jabar pada armada angkutan antarkabupaten dan antarkota yang usianya sudah tua serta kualitas pelayanannya dinilai tidak lagi memadai.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembaruan sistem transportasi tidak hanya sebatas penertiban armada lama, tetapi juga disertai solusi yang berpihak kepada para pengemudi.
Salah satu konsep yang tengah disiapkan pihaknya yakni skema pembiayaan yang memungkinkan sopir memiliki kendaraan sendiri tanpa terbebani uang muka.
Baca Juga: Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Hadirkan Lingkungan Aman bagi Anak
Menurut Dedi, kepemilikan armada oleh sopir diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong tanggung jawab dalam merawat kendaraan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat ikut meningkat.
"Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan, kami sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh, jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pria yang akrab disapa KDM itu juga mengungkapkan bahwa program peremajaan angkutan umum diarahkan untuk mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Tak hanya itu Pemprov Jabar juga berencana menjadikan kendaraan listrik sebagai pilihan utama dalam pembaruan armada guna mengurangi ketergantungan terhadap transportasi berbahan bakar fosil.
Ia menambahkan, keberhasilan sistem transportasi massal tidak cukup hanya mengandalkan kendaraan yang lebih modern. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat serta peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan menjadi faktor penting yang harus berjalan beriringan.
Dedi menjelaskan, kota yang memiliki sistem transportasi modern juga harus didukung oleh trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan yang mampu menunjang aktivitas masyarakat.
Transportasi modern menurut gubernur Jabar tak hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya harus berubah dan layanan kotanya ikut modern.
Selain menyoroti transportasi darat, Dedi turut menyampaikan rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Bandara tersebut dijadwalkan mulai melayani kembali sejumlah penerbangan domestik pada Agustus mendatang.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya membuka kembali layanan penerbangan internasional melalui Bandara Husein Sastranegara.
Sejalan dengan rencana tersebut, Pemerintah Kota Bandung diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar sektor pariwisata maupun perekonomian daerah dapat berkembang lebih optimal.
Sementara itu, terkait keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Dedi memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa operasional Bandara Kertajati tetap difokuskan sebagai pusat keberangkatan penerbangan haji dan umrah.
"Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," pungkasnya.
Editor : Eka Rahmawati