RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, atas masukan yang diberikan terkait kebijakan sayembara menangkap pelaku kejahatan.
Melalui pernyataannya, KDM (sapaan kang Dedi Mulyadi) mengaku, berterima kasih atas kritik dan pandangan yang disampaikan Yusril.
Menurutnya, masukan tersebut menjadi pengingat agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah dilakukan dengan lebih cermat dan penuh kehati-hatian.
Dedi Mulyadi juga mengungkapkan, dirinya telah lama mengikuti pemikiran Prof. Yusril Ihza Mahendra, bahkan sejak masih aktif sebagai mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saat itu, Yusril kerap menjadi pembicara dalam berbagai forum dan pelatihan yang diikutinya.
Baca Juga: Pesan Penutup Prabowo kepada Lulusan IPDN 2026
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Yusril atas berbagai gagasan, koreksi, dan pengingat agar saya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan," ujar Dedi Mulyadi.
Sayembara Dinilai untuk Mencegah Aksi Main Hakim Sendiri
Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi menegaskan, gagasan sayembara bukan dimaksudkan untuk menggantikan proses hukum.
Menurutnya, kebijakan tersebut lahir sebagai upaya mencegah aksi main hakim sendiri yang selama ini masih kerap terjadi di masyarakat.
Ia menyontohkan, berbagai kasus pencurian, mulai dari pencurian ayam, ternak hingga sepeda motor, yang berakhir dengan tindakan massa terhadap pelaku.
Bahkan, Dedi Mulyadi mengaku, pernah mendampingi keluarga korban yang meninggal akibat aksi main hakim sendiri.
KDM juga menyinggung, peristiwa dugaan penganiayaan terhadap pencuri ayam yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu.
Menurut Dedi Mulyadi, kemarahan warga sering kali dipicu oleh kerugian yang mereka alami.
"Kalau pelaku bisa diserahkan dalam keadaan hidup dan masyarakat memperoleh penghargaan, bisa saja tindakan main hakim sendiri dapat dihindari karena kerugian warga ikut tertutupi," jelas KDM.
Ia mengakui, pendekatan yang digunakannya lebih bersifat praktis karena terbiasa menghadapi persoalan masyarakat secara langsung.
Baca Juga: Pasca Dipagari, Area Perlintasan Kereta Jalan Sholeh Iskandar Bogor bakal Dibangun Taman
Sementara itu, menurutnya, Prof. Yusril memiliki sudut pandang akademis dan cakupan kebijakan yang lebih luas sebagai pejabat pemerintah pusat.
Dedi Mulyadi: Negara Harus Hadir di Setiap Sudut Wilayah
Terlepas dari perdebatan mengenai sayembara, Dedi Mulyadi menegaskan, persoalan utama yang harus menjadi perhatian adalah kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Menurut KDM, setiap kasus pembegalan maupun pencurian menjadi indikator bahwa perlindungan negara belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Karena itu, Dedi Mulyadi mengajak seluruh pihak memperkuat sistem keamanan hingga ke lingkungan terkecil agar tidak ada wilayah yang luput dari pengawasan negara.
"Negara harus hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Tidak boleh ada satu jengkal tanah pun tanpa kehadiran negara sehingga tindak kriminal, termasuk pembegalan, bisa dicegah," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi kembali menyampaikan salam dan apresiasi kepada Prof. Yusril Ihza Mahendra atas kritik yang diberikan.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih baik di Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, berbagai upaya yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil.
KDM mengklaim, angka kejahatan di Jawa Barat, termasuk kasus pembegalan, saat ini terus mengalami penurunan. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim