RADAR BOGOR - Di balik derasnya minat investor masuk ke Jawa Barat, masih ada satu persoalan yang dinilai menghambat percepatan investasi, yakni infrastruktur kelistrikan.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, biaya penyediaan jaringan listrik bagi kawasan industri masih menjadi beban yang harus ditanggung investor.
Pernyataan itu disampaikan KDM (sapaan kang Dedi Mulyadi) saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka, Rabu (29/7/2026).
Listrik Jadi Kendala Investor Masuk ke Jawa Barat
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi mengatakan, persoalan yang paling sering ditemui saat menangani investasi bukan lagi soal perizinan atau pembebasan lahan.
Menurutnya, banyak proyek investasi telah menyelesaikan urusan tanah maupun perizinan bangunan.
Namun, proses tersebut kerap terhambat ketika perusahaan harus menyiapkan infrastruktur kelistrikan sendiri.
Ia menyontohkan, pengalaman yang baru-baru ini ditemuinya di Purwakarta.
Salah satu perusahaan yang membangun kawasan industri, hanya mengeluarkan sekitar Rp15 miliar untuk membeli lahan.
Tetapi, sambung KDM, harus mengeluarkan biaya lebih besar, yakni Rp17 miliar, hanya untuk membangun jaringan listrik hingga gardu induk Cikumpay.
"Kondisi seperti ini membuat biaya investasi membengkak. Padahal investor sudah siap membangun usahanya," ujar Dedi Mulyadi.
Usul Pemprov Jabar Investasi Bangun Jaringan PLN
Melihat kondisi tersebut, Dedi Mulyadi mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah pola dukungan terhadap investasi.
Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk hibah yang dinilai kurang tepat sasaran, ia mengusulkan, dana pemerintah daerah digunakan untuk bekerja sama dengan PLN membangun jaringan kelistrikan di kawasan-kawasan investasi.
"Daripada dana pemerintah provinsi Jawa Barat, misalnya dihibahin pada hibah yang tidak tepat, itu kadang ratusan miliar," tutur KDM.
Baca Juga: Hasil Seleksi Terbuka untuk Jabatan Kosong di Pemkab Bogor Diumumkan Pekan Depan
Menurut Dedi, langkah tersebut akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran jangka pendek.
Ia memperkirakan, investasi pemerintah senilai Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur listrik dapat membuka hingga 100 ribu lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat perputaran ekonomi, sekaligus menambah pendapatan daerah dalam jangka panjang.
Karena itu, Dedi Mulyadi mengaku, akan mengusulkan kebijakan tersebut kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Menteri Sekretaris Negara, agar mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.
Berharap Jawa Barat Semakin Dilirik Investor
Dedi Mulyadi optimistis kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PLN dalam membangun infrastruktur energi akan meningkatkan daya saing daerah di mata investor.
Menurutnya, selama ini perusahaan tidak hanya menanggung biaya pembangunan jaringan listrik yang nilainya sangat besar, tetapi setelah jaringan beroperasi, aset tersebut menjadi milik PLN tanpa adanya insentif berupa potongan tarif listrik.
Ia menilai skema tersebut perlu dievaluasi agar lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Jawa Barat.
"Kalau infrastruktur energi bisa disiapkan bersama, saya yakin Jawa Barat akan semakin diburu investor karena hambatan biaya awal investasi bisa ditekan," kata Dedi Mulyadi.
Ia berharap, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat iklim investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Jawa Barat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim