RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, tidak akan memberi ruang bagi aksi premanisme dalam pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka.
Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) PSEL Legok Nangka, Rabu (29/7/2026).
Menurut Dedi Mulyadi atau KDM, proyek strategis tersebut harus berjalan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara intimidasi maupun pungutan liar.
Dedi Mulyadi Minta Aparat Kawal Proyek 24 Jam
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan praktik premanisme kerap muncul setiap kali proyek pembangunan dimulai.
Modusnya beragam, mulai dari meminta uang kepada kendaraan proyek hingga mengajukan proposal yang disertai tekanan kepada pelaksana pekerjaan.
Karena itu, ia meminta Kapolda Jawa Barat dan Pangdam III/Siliwangi memberikan pengamanan penuh agar seluruh aktivitas pembangunan dapat berlangsung aman dan tanpa intervensi.
Dedi Mulyadi menegaskan, tidak boleh ada pihak mana pun yang menghambat distribusi material seperti pasir, batu, maupun kebutuhan konstruksi lainnya melalui pungutan atau permintaan kompensasi yang tidak memiliki dasar hukum.
"Pembangunan harus berjalan tanpa tekanan dari siapa pun. Saya meminta aparat menjaga proyek ini selama 24 jam agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun pelaksana proyek," tegas KDM.
Nyatakan Perang terhadap Premanisme
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi kembali menegaskan komitmennya memberantas premanisme di Jawa Barat.
Menurutnya, membiarkan seseorang memperoleh uang tanpa bekerja hanya akan menciptakan budaya yang salah di tengah masyarakat.
Ia menilai kebiasaan mencari keuntungan melalui intimidasi akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda dan dapat menurunkan semangat masyarakat yang bekerja secara jujur.
"Kalau ingin mendapatkan penghasilan, maka caranya harus bekerja dan berkeringat. Pola pikir seperti inilah yang harus dibangun agar masyarakat menjadi lebih maju," ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Desa Penghasil Energi Harus Menikmati Manfaat
Selain membahas keamanan proyek, Dedi juga menyampaikan gagasannya mengenai pemerataan manfaat energi bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangkit listrik.
Ia mengusulkan agar desa-desa yang menjadi lokasi pembangkit energi, baik panas bumi (geothermal), tenaga surya, tenaga air, maupun pengolahan sampah menjadi listrik, memperoleh tarif listrik yang lebih murah, bahkan gratis untuk wilayah tertentu.
Baca Juga: Hasil Seleksi Terbuka untuk Jabatan Kosong di Pemkab Bogor Diumumkan Pekan Depan
Menurut Dedi Mulyadi, masyarakat yang hidup berdampingan dengan sumber energi seharusnya menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat pembangunan tersebut.
"Kalau sebuah desa menghasilkan energi panas bumi, sudah semestinya masyarakat di sana mendapatkan manfaat langsung. Dengan begitu mereka akan menjaga keberadaan sumber energi itu karena benar-benar merasakan dampaknya," kata KDM.
Pembangunan Harus Memberi Manfaat Jangka Panjang
Dedi Mulyadi berharap, pembangunan PSEL Legok Nangka tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah di Jawa Barat, tetapi juga menjadi awal lahirnya sistem pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Ia menilai keberhasilan sebuah proyek bukan hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, melainkan juga dari dampak ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan warga dalam jangka panjang.
Karena itu, Dedi Mulyadi memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal proyek tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim